REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memprioritaskan 14 poin pembangunan di 2018. Hal tersebut merupakan hasil proses panjang perencanaan dan penganggaran yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan yang terangkum dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemkot Depok.
"Ini merupakan hasil proses panjang perencanaan dan anggaran dari pokok pikiran warga serta top-down dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat," ujar Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna usai membuka Sosialisasi Pembangunan Kota Depok 2017 di Hotel Bumi Wiyata Depok, Kamis (11/1).
Menurut Pradi, 14 poin yang menjadi prioritas dalam pembangunan 2018 yaitu peningkatan infrastruktur layanan dasar pemukiman, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM, optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pencemaran Air.
Selain itu pengembangan kepariwisataan, peningkatan daya saing ekonomi kreatif, pengurangan kawasan kumuh dan penataan kawasan heritage, peningkatan kualitas ketahanan keluarga, optimalisasi peran RW dan Posyandu.
Poin pembangunan selanjutnya, yakni pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan, penanganan kemiskinan dan peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan perluasan akses layanan kesehatan, peningkatan layanan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan, dan terakhir peningkatan kemudahan dalam akses membaca bagi masyarakat.
"Poin pembangunan tersebut merupakan prioritas kita di 2018. Diharapkan dapat kita jalankan dengan maksimal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok," harap Pradi.
Dia juga berharap poin pembangunan tersebut dapat disosialisasikan untuk memberikan pemahaman serta kesatuan pikiran akan proses pembangunan yang akan dilaksanakan sepanjang 2018.
"Untuk mewujudkan rencana-rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilakukan sendiri, perlu dukungan dan senergitas dari semua pihak, baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, hingga peran aktif masyarakat," pungkas Pradi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemkot Depok, Hardiono mengutarakan, sosialisasi pembangunan merupakan salah satu langkah pemerintah daerah dalam rangka menjaga keterbukaan informasi publik dan implementasi rencana kerja tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2017 tentang APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2018.
"APBD Kota Depok 2018 terdiri dari struktur pendapatan sebesar Rp 2,437 triliun, belanja daerah sebesar Rp 2,870 triliun dengan rincian belanja langsung Rp 1,759 triliun dan belanja tidak langsung Rp 1,115 triliun yang digunakan untuk belanja pegawai, hibah, bantuan sosial dan lainnya," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
