Selasa 09 Jan 2018 21:32 WIB

BNPB: Tahun Politik, Tahun Rawan Kebencanaan

Rep: Bowo Pribadi/ Red: Bayu Hermawan
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho
Foto: Republika/ Wihdan Hidayat
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyebut, tahun politik 2018 merupakan tahun rawan kebencanaan. Karena di tahun politik ini perhatian masyarakatdan pemerintah bakal tersedot untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, yang dilaksanakan di sejumlah daerah di tanah air.

Menurut Sutopo, tahun 2018 adalah tahun politik, saat 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten bakal menggelar Pilkada serentak. Pemilihan Pilkada serentak biasanya membuat perhatian kepala daerah berkurang.

"Karena fokus kegiatan mereka tersedot ke kegiatan kampanye, dibandingkan dengan urusan-urusan pencegahan bencana, demikian halnya masyarakat Sehingga situasi ini sifatnya menjadi rawan bencana," kata Sutopo di kantor BPBD Provinsi JawaTengah, Selasa (9/1).

Khusus untuk wilayah Jawa Tengah, lanjutnya, tercatat banyak daerah yang masih menomorduakan kegiatan penanggulangan bencana meski tidak ada hajat Pilkada serentak. Padahal JawaTengah menjadi salah satu perhatian mengingat banyak daerah yang masuk kategori rawan bencana.

"Mulai dari bencana kegunungapian, gempabumi, banjir dan tanah longsor, angin puting beliung hingga kebakaran sertarawan tsunami," ujarnya.

Sutopo juga menyampaikan, hingga saat ini masih banyak daerah yang hanya mengalokasikan untuk tanggap darurat tapi untuk prabencana dan pascabencana masih sangat minim. Contohnya ada daerah yanghanya mengalokasikan Rp 1 miliar per tahun untuk tanggap darurat bencana.

Anggaran ini tentu sangat kurang untuk menjangkau kegiatan penanganan bencana. Oleh karena itu, ia juga berharap calon kepala daerah yang akan bertarung di ajang Pilkada serentak tahun ini bisa menempatkan isu penanganan bencana sebagai salah satu program unggulan dalam kampanyenya.

Untuk dapat mewujudkan hal ini, masih jelasnya, sangat butuh dorongan dari masyarakat, khususnya media massa untuk menyuarakannya.

Di lain pihak, sebagai bentuk antisipasiatas minimnya anggaran penanggulangan bencana di tahun politik ini, BNPB telah menyiapkan kucuran dana sebesar Rp 9,4 miliar kepada BPBD Jawa Tengah.

"Dana tersebut nantinya akan disalurkanke BPBD kabupaten/kota sebagai persiapan untuk menghadapi bencana alam. Kalau masihkurang, BNPB siap memberikan dana tambahan," jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement