REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa akan mengirimkan surat pengunduran diri dari jajaran Kabinet Kerja kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini menyusul keputusan dirinya untuk mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur dalam bursa pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018.
"Insya Allah hari ini saya menyampaikan surat izin untuk mendaftar dan mohon untuk mengikuti proses kontestasi, sekaligus jika sudah ditetapkan sah menjadi Cagub (calon gubernur) kami mohon diizinkan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan kabinet," ujar Khofifah yang ditemui di Kantor Wakil Presiden, Selasa (9/1).
Menurut Khofifah, dia telah menugaskan stafnya untuk menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo pada hari ini. "Sore ini mungkin, saya coba cek ya karena ada yang sudah saya tugaskan," katanya.
Rencananya, Khofifah bersama Bupati Trenggalek Emil Dardak akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Timur pada Rabu (10/1) mendatang. Keduanya mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur 2018.
Diketahui, pada Senin (8/1) lalu, Khofifah bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla. Dalam pertemuan tersebut, Khofifah mengatakan tidak ada perbincangan mengenai pengganti dirinya dalam Kabinet Kerja. Sebab, hal ini merupakan hak presiden.
Di sisi lain, Khofifah mengaku mendapatkan wejangan dari wakil presiden. Namun dia enggan menyebutkan lebih detail. Khofifah mengatakan, dia dan wakil presiden sudah membangun komunikasi sejak lama sehingga banyak kesan-kesan yang ditinggalkan.
"Ya pasti adalah, pada saatnya. Mungkin teman-teman tidak paham, saya sebetulnya kan sama Pak JK (Jusuf Kalla) dari dulu itu seperti anak mantu ibaratnya. Jadi membangun komunikasi sejak lama, jadi sebagai bapak pada anaknya, mungkin banyak kesan-kesan," ujar Khofifah.
Dalam Pilkada Jawa Timur 2018, Khofifah berpasangan dengan Bupati Trenggalek Emil Dardak. Keduanya diusung oleh lima partai yakni Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Hanura.
Ikuti Whatsapp Channel Republika