REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Nurdin Abdullah menyebutkan, kepala-kepala daerah yang tergabung dalam Apkasi telah berkomitmen fokus membangun daerah. Ia berharap, mereka dapat menjaga integritasnya.
"Di setiap pertemuan, baik di Rapat Koordinasi Dewan Pengurus maupun berbagai acara dengan kepala-kepala daerah, kita memang sudah punya komitmen, bagaimana kita fokus untuk membangun daerah," tutur Nurdin kepada Republika.co.id, Ahad (7/1).
Bagaimana pun, kata dia, Anggaran Pendapatan Belanja Darah (APBD) yang terbatas, harus dioptimalkan penggunaannya. Itu penting agar masyarakat dapat merasakan hasilnya setiap tahun.
"Saya kira kan banyak contoh-contoh daerah yang cukup progresif dalam membangun. Saya kira itu patut kita beri apresiasi," ujarnya.
Karena itu, ia mengaku sangat mendukung imbauan atau peringatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada para kepala daerah untuk menjaga komitmennya dalam mencegah korupsi. Menurut Nurdin, hal itu lebih kepada menjaga integritas sebagai pemimpin daerah.
Bagaimana pun juga, ungkap Nurdin, mayarakat sudah mulai cerdas. Sehingga, akan sangat terlihat mana daerah-daerah yang terurus dan yang tidak terurus. Karena itu, ia berharap para kepala daerah harus saling bersaing memajukan daerahnya.
"Kalau daerahnya maju, insya Allah indikator korupsinya itu pasti jauhlah. Itu saya kira," terang Nurdin.
Ia mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat saat ini. Di saat negara betul-betul ingin melakukan pemerataan pembangunan, ada pihak-pihak yang tidak mengoptimalkan anggaran yang terbatas itu. Apalagi jika ada kebocoran-kebocoran dana tersebut.
Di situlah tugas kepala daerah untuk memberikan contoh. Nurdin menilai, soal korupsi itu merupakan soal keteladanan. Apabila kepala daerahnya dapat memberikan contoh yang baik sebagai birokrat, maka ke bawahnya akan mengikuti.
"Makanya saya bilang, sekarang kita mengapresiasi daerah-daerah yang sudah mau membangun transparansi dengan e-budgeting. Saya kira itu salah satu cara untuk mengurangi kebocoran," ujar penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) 2017 itu.
Kunci lain untuk menghindari tindakan korupsi menurut Nurdin adalah bagaimana pemerintah daerah lebih mengedepankan kepentingan ekonomi rakyat. Bukan kepentingan ekonominya sendiri.
Pengaruh paling besar terkait hal itu ada pada tahap perencanaan. Apabila seorang kepala daerah memiliki tujuan-tujuan yang jelas untuk memajukan daerahnya, maka perencanaannya akan terarah.
"Tapi, kalau self interestnya lebih menonjol, nah itu OTT (operasi tangkap tangan) kadang (terjadi)," jelas Nurdin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika