REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada dalam lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Sleman mendeklarasikan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau elpiji nonsubsidi. Seratusan ASN yang hadir berasal dari lintas instansi yang ada di Kabupaten Sleman.
Deklarasi dipimpin langsung Bupati Sleman Sri Purnomo dan Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun. Deklarasi didampingi pula Kapolres Sleman AKBP Muchamad Firman Lukmanul Hakim, dan kepala-kepala dinas yang ada di Pemerintah Kabupaten Sleman.
"Menyadari elpiji tiga kilogram diperuntukan bagi golongan tertentu dan merupakan barang subsidi guna mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Sri diikuti ratusan ASN Pemkab Sleman di Lapangan Pemda Sleman, Jumat (5/1).
Setidaknya terdapat tiga poin yang ada dalam deklarasi penggunaan elpiji nonsubsidi tersebut. Pertama kalau elpiji tiga kilogram merupakan barang terbatas, berkuota, serta diperuntukan bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro.
Kedua, ASN akan turut serta membantu pengawasan penggunaan elpiji tiga kilogram di Kabupaten Sleman. Dan ketiga, mereka berkomitmen untuk tidak menggunakan elpiji tiga kilogram dan akan menggunakan produk elpiji nonsubsidi yang didistribusikan Pertamina.
Dalam sambutannya, Sri menekankan masyarakat Indonesia sudah sangat sering menghadapi kelangkaan elpiji bersubsidi. Belum lagi, setelah kelangkaan terjadi, pasti diikuti harga yang melambung tidak sesuai yang ditentukan.
"Ini disebabkan banyak orang yang belum memahami gas subsidi itu bukan untuk mereka yang mampu," ujar Sri.
Untuk itu, ia berharap, deklarasi ini mampu memberi tanggung jawab kepada para ASN Pemkab Sleman yang tentu akan dijadikan contoh. Sri menegaskan, pegawai-pegawai Pemkab Sleman sudah tidak termasuk masyarakat miskin.
Kalaupun keberatan membeli gas nonsubsidi besar, ia mengingatkan, Pertamina sudah pula mempersiapkan gas nonsubsidi sedang (5,5 kilogram). Bahkan, Sri mengaku akan menugaskan kepala-kepala koperasi masing-masing instansi sebagai distributor.
Sri berpendapat, langkah ini dimaksudkan agar pembelian gas ASN Pemkab Sleman dapat terpantau. Lagi pula, lanjut Sri, jika gas-gas mereka yang ada di rumah habis bisa saja langsung memesan koperasi sehingga tidak akan meninggalkan tugas negaranya.
"Dan, kalau yang dagangan yang omzetnya sudah sejutaan masih pakai gas subsidi malu, misal pikul bakso yang laris masih gunakan gas subsidi itu harus diingatkan," kata Sri.
Sebab, pedagang-pedagang itu sudah merupakan masyarakat berpendapatan sedang atau malah tinggi karena kerap setara dan melebihi PNS sekalipun. Sri berharap, masyarakat sudah mulai menjadikan penggunaan gas nonsubsidi sebagai kebiasaan.
Sri turut meminta kepala-kepala dinas ataupun organisasi-organisasi perangkat daerah, untuk senantiasa mengingatkan ASN-ASN yang ada di dalamnya. Mengingatkan, jika gas subsidi bukan hak mereka dan tidak pas lagi digunakan mereka.
Deklarasi sendiri diawali senam dan lomba masak yang diikuti ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Lomba masak yang diselenggarakan pun sudah menggunakan gas nonsubsidi sebagai promosi kepada ASN yang hadir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
