Jumat 05 Jan 2018 03:16 WIB

'Kepala BSSN Jangan Keluarkan Pernyataan Kontroversial'

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Bayu Hermawan
Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Fahira Idris
Foto: DPD RI
Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Fahira Idris

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengingatkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi untuk tidak lagi memancing kegaduhan dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial. Menurutnya hal itu justru kontraproduktif dengan tujuan didirikannya BSSN yaitu mendeteksi dan mencegah kejahatan siber.

Hal tersebut disampaikannya terkait komentar Kepala BSSN Djoko Setiadi mengenai hoaks membangun. Fahira mengungkapkan, produksi dan penyebaran hoaks yang merupakan salah satu jenis kejahatan utama dunia siber memerlukan dukungan publik luas. Oleh karena itu, kehadiran BSSN harusnya mampu menyuntikkan semangat baru, bukan malah menyiutkan harapan dan melahirkan rasa pesimis di tengah-tengah masyarakat.

"Kami minta BSSN mulai fokus memformulasikan strategi memberantas hoaks, cukup sekali ini saja Badan ini memancing kegaduhan," tegas Fahira Idris, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (4/1).

Menurut Fahira, BSSN juga harus bisa membedakan dengan tegas antara kritik kepada penguasa dengan produksi dan penyebaran konten hoaks karena keduanya adalah dua hal yang sangat jauh berbeda. Jangan sampai kehadiran Badan bentukan Presiden Jokowi ini malah mengancam demokrasi yang sudah berdarah-darah diperjuangkan.

"Tidak ada area abu-abu tentang hoaks. Semuanya hitam dan merusak, mau seperti apapun konten hoaksnya, termasuk yang melebih-lebihkan prestasi Presiden. Bahkan hoaks seperti ini (melebih-lebihkan prestasi Presiden) sangat berbahaya karena pasti menurunkan wibawa Pemerintah," ujarnya.

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, lanjut Fahira, kritik sekeras apapun kepada penguasa adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi dan dibatasi undang-undang. Selama kritik itu berdasarkan fakta dan tidak menjurus kepada fitnah dan pembunuhan karakter, tidak boleh sama sekali dikategorikan sebagai hoaks apalagi dituduh makar atau upaya untuk menjatuhkan Pemerintah.

"Menjadi pemimpin di sebuah negara demokrasi itu kupingnya harus tebal. Itu sudah jadi konsekuensi logis. Makanya, kami ingatkan, jangan sampai Badan ini jadi ancaman demokrasi, dengan mengkategorikan kritik keras kepada Pemerintah sebagai hoaks," ujar Senator Jakarta ini.

Secara pribadi, ia mengaku memiliki harapan besar bahwa kehadiran BSSN ini benar-benar mampu menjadikan dunia siber di Indonesia sehat dan aman diakses siapapun termasuk anak-anak.

"Kami ucapkan selamat bekerja. Tugas yang diemban BSSN ini cukup penting dan strategis karena dunia siber saat ini sudah menjadi bagian yang tak terlepaskan dari aktivitas sebagian besar warga Indonesia sehari-hari," kata Fahira.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement