REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto melakukan rapat koordinasi terbatas tingkat menteri membahas pengaturan satelit. Menurutnya, pengaturan satelit di orbit Indonesia perlu ditata agar sesuai dengan pembangunan ke depan.
"Soal satelit. Pengaturan satelit di orbit itu kan kita tata lagi. Dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan kepentingan. Kita tata lagi orbit-orbit satelit itu supaya bisa sinkron ya dengan rencana pemerintah membangun ke depan," tutur Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).
Wiranto menambahkan, itu perlu dilakukan terutama karena saat ini sudah memasuki era digital. Bicara soal teknologi, lanjut dia, tidak bisa terpaku kepada teknologi apa yang sudah ada.
"Harus ada terobosan-terobosan baru yang menguntungkan pemerintah dan menguntungkan pembangunan nasional. Itu saja dan belum selesai kok, wong cuma seperempat jam," kata dia.
Di samping itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang hadir pada rapat tersebut menerangkan, mereka membicarakan satelit yang izin orbitnya di Indonesia. Orbit satelit yang terkait dengan ketersediaan internet di Indonesia.
"Kita membicarakan orbit-orbit yang izinnya di Indonesia. Jadi ada tujuh titik yang ada orbit satelit, yang 2020 habis tujuannya, bagaimana menjaga kepentingan kita untuk internet lebih tersedia dan semua. Itu memang orbit Indonesia," tutur dia.
Selain Rini, menteri yang hadir pada rapat kali ini adalah Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara. Ia tak begitu banyak memberikan keterangan terkait pembahasan satelit pada rapat itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
