REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Badan ini nantinya berada di bawah langsung Presiden untuk mengantipasi permasalah siber yang semakin marak.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengatakan, cepat atau lambata badan siber ini memang harus dibentuk. BSSN sudah menjadi keniscayaan yang telah ditunggu oleh pemerintah dan masyarakat.
Badan Siber yang merupakan transportasi dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang memadupadankan sejumlah pihak serupa di Kementerian mengemban tugas untuk mengembangkan sandi negara dan menjadi badan siber secara nasional.
"Kita punya satu badan baru yang memang dibutuhkan dalam perkembangan lingkungan global, regional, nasional, ini (BSSN) penting sekali," kata Wiranto usai menghadiri pelantikan, Rabu (3/1).
Wiranto menjelaskan, masalah siber nasional sebelumnya sudah berada di bawah Kemekopolhukam. Desk siber yang menjadi embiro ini bahwa sudah ditugasi dan memiliki kinerja dalam berbagai pertemuan bilateral dan multilateral. BSSN diharap bisa melakukan koordinasi dengan desk siber karena banyak hal yang bisa dijadikan informasi awal terkait badan siber.
"Karena kepolisian TNI, BIN, BNPT, dan BNN juga bisa berkoordinasi dengan Kemenkopolhukam. Jadi tidak masalah walaupun kedudukannya setara Menteri," ujar Wiranto.
Berdasarkan siaran pers dari Sekretariat Kabiner pada 30 Desember 2017, selain menjadikan BSSN langsung berada di bawah presiden, di dalam lembaga tersebut kini juga terdapat jabatan wakil kepala sebagai unsur pimpinan.
Dalam perubahan ini ditegaskan, BSSN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (sebelumnya melalui Menko Polhukam), dan dipimpin oleh Kepala. Selain itu, dalam perubahan ini organisasi BSSN terdapat jabatan baru Wakil Kepala yang merupakan unsur pimpinan, dan mempunyai tugas membantu Kepala.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
