REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mencatat realisasi capaian perekaman kartu tanda penduduk elektronik hingga saat ini telah mencapai 96 persen.
"Data terakhir wajib kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang belum merekam hingga November 2017 masih sekitar 7.000 orang, tapi dari jumlah tersebut yang terekam sudah mencapai 96 persen," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar di Mataram, Jumat.
Chairul mengatakan, target sekitar 7.000 wajib KTP tersebut harus dituntaskan akhir tahun ini. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan KTP elektronik sebagai identitas diri sekaligus dapat terakomodasi dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2018.
Proses perekaman serta pencetakan KTP-el terus berlanjut di tahun 2018. Tapi, bagi wajib KTP yang sudah merekam namun belum mendapatkan KTP elektronik, pemerintah setempat akan memberikan surat keterangan sebagai pengganti KTP elektronik. Surat keterangan tersebut bisa dijadikan tanda bukti identitas sebagai syarat untuk menggunakan hak suara dalam Pilkada 2018.
Sementara itu, Chairul menjelaskan, sekitar empat persen warga yang belum terekam dapat memanfaatkan sistem pelayanan perekaman keliling. Pelayanan tersebut ada untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan masyarakat, terutama untuk lanjut usia.
"Untuk mencapai 100 persen, memang tidak bisa sebab dari data wajib KTP, ada yang sudah meninggal dan pindah," ujarnya.
Di samping itu, penambahan wajib KTP terus terjadi setiap hari karena ada saja warga yang sudah genap berusia 17 tahun dan ada juga sudah menikah sehingga capaian perekaman tidak bisa 100 persen.
Mantan Kasatpol PP Kota Mataram ini mengatakan, proses pencetakan KTP elektronik dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mesin cetak.
"Dari 97 persen yang sudah merekam, 2.000 di antaranya sudah tercetak. Kapasitas cetak per hari berkisar 150-200 keping," ujarnya.
Sisanya akan dicetak secara bertahap. Ketersedian blangko KTP elektonik saat ini mencukupi dengan stok yang ada sekitar 3.000 keping.
"Jika kurang kami tinggal mengajukan lagi ke pemerintah provinsi, bahkan dalam waktu dekat kita akan didistribusikan sebanyak 8.000 keping," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika