REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat pentingnya merayakan pesta demokrasi secara adil, aman, damai, dan terhindar dari pertikaian antarmasyarakat, suku, maupun agama menjelang tahun politik 2018.
Hal ini disampaikan Presiden kepada masyarakat saat pembagian sertifikat tanah di lapangan Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (28/12). "Saya titip jangan sampai Saudara dipanas-panasi, dikompori, sudah jangan dengerin pilih yang terbaik," ucap Jokowi, Kamis (28/12).
Dalam kunjungan kerja ini, Presiden kembali menyerahkan 1.082.950 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat. Agar target pemerintah untuk membagikan sertifikat di seluruh Tanah Air tercapai pada 2025, Jokowi pun memastikan akan mengawasi secara langsung pelaksanaan program tersebut.
"Tidak ada alasan, semua harus pegang sertifikat. Target saya 2025 rampung urusan sertifikat artinya Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) nggak tidur, pokoknya saya kejar terus, saya ikuti prosesnya," ujarnya.
Untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik, Jokowi mengajak serta sejumlah jajarannya di Kabinet Kerja untuk turun langsung ke lapangan menyerahkan sekaligus mengawasi jalannya kegiatan penyerahan sertifikat di sejumlah daerah.
Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo bertugas menyerahkan sertifikat di Provinsi Jawa Timur, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Provinsi Lampung, Menteri BUMN Rini Soemarno di Provinsi Sumatera Selatan, Menteri PAN dan RB Asman Abnur di Provinsi Jambi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Provinsi Sulawesi Selatan, serta Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri di Provinsi Sulawesi Tengah.
Melalui sambungan videotron, Presiden menyaksikan dan mendengarkan langsung laporan para Menteri Kabinet Kerja terkait jumlah sertifikat yang dibagikan hingga jumlah masyarakat yang hadir.
Presiden pun kembali mengingatkan kepada para penerima sertifikat untuk menjaga dan menyimpan sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman serta digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif.
"Kalau mau dipakai agunan ke bank hati-hati tolong dihitung, dikalkulasi bisa angsur nggak setiap bulan dihitung kalau bisa silakan," kata Jokowi.