REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG- Sepanjang 10 tahun berjalan, capaian Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung terbilang masih rendah hanya sekitar 10 persen atau sebesar 9000 dari total jumlah penerima manfaat PKH pada 2017 sebanyak 93 ribu lebih keluarga. Persoalan ekonomi masih menjadi masalah.

Koordinator PKH Kabupaten Bandung, Ahmad Labudi mengungkapkan sejak program bergulir hingga saat ini di Kabupaten baru sekitar 9000 penerima PKH yang berhasil keluar dari program tersebut dan dianggap sudah bebas dari garis kemiskinan.

"Hanya 9000 penerima manfaat yang keluar dari PKH karena dianggap cukup (secara ekonomi)," ujarnya kepada wartawan saat acara pertemuan para pendamping PKH di Gedung Budaya Sabilulungan di Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (27/12).

Menurutnya, berdasarkan ketentuan kementerian sosial para penerima manfaat PKH ditargetkan bisa tidak lagi tergantung pada program tersebut selama enam tahun. Namun, jika masih berada dalam permasalahan kemiskinan maka diberi waktu tambahan dua tahun.

"Target enam tahun keluar dari PKH tapi jika tetap masih miskin diberi masa transisi 2 tahun," ungkapnya.

Katanya, saat ini PKH diberikan kepada mereka yang berkomitmen menyekolahkan anak hingga SMA dan memeriksakan kandungan bagi ibu hamil dan balita serta kesejahteraan sosial bagi lansia dan disabilitas.

Dirinya mengatakan berdasarkan pusat basis data terpadu yang digunakan untuk program PKH, terdapat 168 ribu penduduk miskin pada 2015. "Sebanyak 168 ribu masyarakat miskin tercover saat ini oleh PKH sebanyak 93 ribu lebih," ungkapnya.

Ahmad menambahkan, jumlah pendamping PKH di Kabupaten Bandung mencapai 233 orang dengan operator 13 orang dan koordinator cabang satu orang. Satu pendamping mendampingi 300 kelompok penerima manfaat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika