REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Pansus Angket KPK di DPR. Ia menilai Jokowi tampak galau menyikapi Pansus Angket yang banyak diisi partai pendukung pemerintah itu.
"Pada 2017 ini Presiden sepertinya galau atau gamang dalam konteks ini. Karena enggak berbuat apa-apa terhadap partai pendukungnya yang menjadi motor utama Pansus," kata Ade dalam diskusi "Catatan Akhir Tahun 2017: Satu Tahun Politik Anti Korupsi Pemerintahan Joko Widodo" di Jakarta, Rabu (27/12).
Menurut Ade, sikap yang ditunjukan Jokowi soal Pansus kurang tepat. Padahal, pemimpin menjadi faktor utama dan mempunyai andil yang besar dalam pemberantasan korupsi. Semestinya, Jokowi melakukan sesuatu dari sisi politik terhadap Pansus Angket yang dinilai Ade sebagai salah satu bentuk pelemahan pemberantasan korupsi.
"Ini bisa dari politik sebenarnya tapi enggak dilakukan. Ini akan jadi beban Jokowi," ujar dia.
Pelemahan terhadap pemberantasan korupsi tidak hanya melalui serangan politik semata tapi juga fisik. Ini ditunjukan dengan adanya serangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dengan air keras. Setelah 257 hari sejak penyerangan, pelakunya belum juga ditemukan dan KPK pun sampai saat ini masih menunggu perkembangan proses pencarian pelaku.
"Fakta lain terkait korupsi, yaitu serangan balik yang kencang, baik serangan fisik dan politik. Salah satu contohnya penyerangan kepada Novel dan kemudian Pansus tadi itu" tutur Ade.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
