Selasa 26 Dec 2017 15:10 WIB

Gus Ipul Dikritik Kurang Paham Pengentasan Kemiskinan

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.
Foto: Antara
Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi menilai Wakil Gubernur (Wagub) Jatim yang juga bakal cagub di Pilgub Jatim 2018, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kurang memahami persoalan terkait pengentasan kemiskinan. Airlangga menanggapi kritik Gus Ipul kepada Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa terkait penanggulangan kemiskinan yang disebut tidak bisa diselesaikan dengan program charity ataupun bantuan sosial.

“Penilaian (Gus Ipul) ini kurang tepat, karena substansi dari program ini konvergen dengan formula pembangunan di Jawa Timur yang berlangsung selama sepuluh tahun di bawah pemerintahan Pakde Karwo,” kata Airlangga kepada wartawan, Selasa (6/12).

Justru Program Keluarga Harapan (PKH), menurut Airlangga, cukup efektif mengentas kemiskinan bagi masyarakat miskin ekstrem di Jatim, yang sampai 2017 berada di angka 9 persen. Mereka membutuhkan bantuan langsung lewat PKH serta bantuan pangan melalui subsidi beras agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Airlangga menambahkan, tindakan sejenis pula yang dilakukan oleh Pemprov Jatim, karena untuk kalangan miskin ekstrem maka tindakan yang bisa dilakukan adalah memberikan bantuan. Itu adalah formulasi kebijakan yang dilakukan oleh 72 negara, termasuk contoh sukses Brasil, India, dan Filipina.

CEO The Initiative Institute itu menambahkan, lantaran PKH terbukti efektif menanggulangi kemeskinan, pemerintah pusat melalui Kemensos memperluas Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dari 6 juta menjadi 10 juta pafa 2018, serta memperluas bantuan beras sejahtera (rastra).

“Kemensos juga dipandang berhasil oleh World Bank untuk memperbaiki penyaluran dari tunai menjadi nontunai sehingga lebih tepat waktu, sasaran, jumlah dan tepat kualitas,” kata Airlangga.

Hal itu, lanjut Airlangga, sinergis dengan kebijakan Pemprov Jatim yang ditunjukkan dengan pemeberian bantuan sosial dari Kemensos termasuk dana rehabilitasi sosial pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial untuk Jatim mencapai 6,1 triliun pada 2017.

Karena itu, kata dia, kalau Gus Ipul mengkritik soal efektifitas program PKH maupun rastra, justru patut dipertanyakan pemahamannya soal pengentasan kemiskinan di Jatim. “Ini menunjukkan Gus Ipul kurang memahami persoalan terkait pengentasan kemiskinan,” kata Airlangga.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement