Jumat 22 Dec 2017 15:49 WIB

Koalisi Pejalan Kaki Minta Penataan Tanah Abang Dikaji Ulang

Rep: Inas Widyanuratikah/ Red: Bilal Ramadhan
Petugas PPSU mendirikan tenda yang akan digunakan pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan ketika dilakukanya penutupan Jalan Jatibaru di Kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/12).
Foto: Republika/Prayogi
Petugas PPSU mendirikan tenda yang akan digunakan pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan ketika dilakukanya penutupan Jalan Jatibaru di Kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus menilai penataan Tanah Abang masih prematur. Beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) masih terlihat di beberapa titik trotoar Jalan Jati Baru, Tanah Abang.

"Perlu dibuat kajian ulang, menurut kami ini masih prematur," kata Alfred ketika ditemui di Jalan Jati Baru, Jumat (21/12).

Penataan Tanah Abang yang ada saat ini, dinilai Alfred masih belum menyelesaikan masalah utama, yaitu dipakainya lahan untuk pejalan kaki sebagai tempat jualan. Saat ini masih banyak PKL yang tidak mendapatkan tenda untuk berjualan. Akhirnya, mereka memilih untuk berjualan di trotoar yang merupakan hak pejalan kaki.

"Sistemnya yang penting. Kalo itu tidak tercapai, apa yang sudah digadang-gadang oleh Pak Gubernur dan timnya melakukan kajian itu, akhirnya menjadi gagal karena key pointnya tidak tercapai. Key pointnya itu trotoar harus steril," tutur Alfred.

Walaupun demikian, Alfred mengapresiasi keputusan penutupan Jalan Jati Baru. Ditutupnya jalan tersebut dari kendaraan bermotor menyebabkan kawasan tersebut bebas emisi. "Untuk penutupan jalan dari kendaraan itu kami mendukung karena kawasan disini jadi rendah emisi, kan. Lalu Transjakarta yang low deck ini juga bagus karena kalau naik kursi roda dari trotoar bisa langsung masuk," ujar Alfred.

Walaupun demikian, ia mengkritisi seharusnya posisi Transjakarta terletak di kiri jalan karena sama dengan arah datang bus. Saat ini, posisi Transjakarta berada di kanan jalan tepat di depan Stasiun Tanah Abang.

Alfred pun berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mengkaji ulang penatannya. Hal ini terkait masih banyaknya PKL yang tidak dapat nomor tenda. "Ini sudah diterapkan. Datangnya Pak Gubernur ke sini kan mau melihat bagaimana. Kalau mau ada penyempurnaan silakan tapi menurut kami dikaji ulang lagi. Jadi jangan sampai gara-gara nomor, PKL luber lagi ke trotoar," tutur Alfred.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement