REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyesalkan pencoretan nomenklatur Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di APBD 2018 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Anies mempersilakan masyarakat untuk menilai Kemendagri atas keputusan tersebut.

"Silakan rakyat menilai konsistensi dari Kemendagri terhadap Pemprov DKI," kata Anies di Balai Kota, Kamis (21/12) malam.

Anies merasa heran atas keputusan tersebut. Dia menganggap ada keanehan dalam pencoretan TGUPP dari APND 2018. Sebab, kata dia, TGUPP sudah ada sejak zaman Joko Widodo menjadi gubernur DKI. Tim ini juga diteruskan di era Ahok dan Djarot saat memimpin Ibu Kota.

"Jadi aneh, bayangkan sebuah institusi (TGUPP) yang sudah berjalan beberapa tahun di era Pak Jokowi, Basuki dan Pak Djarot mendadak di era kami nggak boleh," katanya.

Dia menilai keputusan Kemendagri aneh. Sebab, kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu mencoret TGUPP-nya sebagai badan, bukan jumlah personel atau anggaran yang sempat diperdebatkan. Dia mengaku masih memahami jika Kemendagri mengoreksi anggaran atau jumlah orang.

"Kenapa ketika tiga gubernur sebelumnya diizinkan jalan, ketika gubernur yang sekarang melakukan hal yang sama mendadak badannya dibatalkan," ujar dia dengan nada kesal.

Dalam APBD DKI, TGUPP dianggarkan untuk 74 orang. Anies menyebut tim ini dibutuhkan untuk memberi masukan ke gubernur dan wakil gubernur dan akan diisi orang-orang berkompeten. Salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi dan supervisi. Mereka berperan memastikan proses koordinasi dan supervisi dengan beberapa elemen Pemprov DKI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika