REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Pemerintah Kabupaten Kudus siap menggelar pameran inovasi daerah. Dalam pameran tersebut akan diluncurkan Desa Cerdas dan Command Center.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kudus Agung Karyanto mengatakan, laboratorium inovasi daerah terdiri dari lima tahapan. "Pemerintah Kabupaten Kudus sampai saat ini sudah melaksanakan empat tahapan yaitu drum up, diagnose, design, dan deliver. Dalam perjalanannya tinggal pelaksanaan tahapan display atau pameran," katanya, Rabu (20/12).
Pameran tersebut difokuskan pada inovasi pelayanan publik. Pameran itu dilaksanakan mulai 21 hingga 22 Desember di halaman Pendopo Kabupaten Kudus.
Pameran inovasi merupakan bentuk komitmen Bupati Kudus Musthofa dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dari pemerintah. Pameran juga bertujuan memacu masyarakat maupun komunitas, sektor swasta, dunia pendidikan, atau akademisi agar bisa menampilkan karya-karya terbaiknya.
“Pameran akan atraktif dan menarik. Diharapkan menarik animo ribuan pengunjung. Peserta pameran berasal dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan swasta. Ini menunjukkan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Kudus,” terang Agung.
Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pada pameran tersebut, lanjutnya, antara lain pelayanan kependudukan, pelayanan kesehatan gratis, pelayanan kartu perpustakaan, pelayanan BPJS kesehatan, Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan donor darah, pelayanan kartu pencari tenaga kerja, pelayanan SIM online, pelayanan Samsat terpadu dan lain sebagainya.
“Di dalam penyelenggaran pelayanan publik setidaknya terdapat tiga komponen yang harus bersinergi yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat harus berorientasi pada kemudahan, kecepatan, murah dan berkualitas terutama pelayanan pada kelompok-kelompok marginal,” kata Agung.
Perbaikan pelayanan publik merupakan fokus kerja pemerintahan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya perbaikan kualitas perizinan. Meskipun tingkat kemudahan berusaha mengalami perbaikan peringkat, Presiden Jokowi menargetkan Indonesia berada di peringkat 40.
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia terus mendorong seluruh instansi pemerintah. Baik pusat maupun daerah, khususnya yang terkait dengan pelayanan perizinan di berbagai daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
