REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi IV DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengaku pihaknya akan mengevaluasi program Kartu Tani yang digunakan Kementerian Pertanian untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para petani. Menurut dia, pendistribusian Kartu Tani selama ini dianggap masih belum jelas, karena perbankan selaku pihak yang mencetak Kartu Tani minim koordinasi dengan dinas pertanian yang ada di daerah.
"Kami di Komisi IV DPR sudah sepakat akan melakukan mekanisme yang ada, karena pelaksanaan Kartu Tani ini belum jelas," ujar Cucun di Bandung, Selasa (19/12).
Cucun mengatakan, pihaknya mendapat laporan, kartu yang sudah dicetak oleh bank yang ditunjuk pemerintah ternyata masih banyak yang belum didistribusikan. Hal ini terjadi, karena terkendala oleh validasi data.
Perbankan mencetak Kartu Tani berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sementara data dari BPS itu bersifat umum dan tidak menyangkut petani tak mampu saja. Karena itu, Cucun mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) tuntuk program Kartu Tani.
"Data petani itu ada di dinas, tapi perbankan merasa percaya diri dengan suplai data dari BPS. Ini kan ngaco, karena di BPS itu data umum," katanya.
Data yang jelas, kata dia, adanya di dinas pertanian yang ada di daerah-daerah. "Makanya, saya usulkan pakai mekanisme yang ada di DPR, pakai panja atau pansus," katanya.
Menurut Cucun, kebijakan terkait penerima manfaat dari Kartu Tani tak hanya ditentukan Kementan, tetapi juga menuntut keterlibatan dari Kementerian Sosial. Karena, petani tak mampu juga berhak memperoleh beras bersubsidi, gas bersubsidi, maupun bantuan-bantuan pemerintah lainnya.
"Di Jawa Barat sendiri Kartu Tani itu baru test case, baru beberapa ribu yang dibagikan," katanya.
Padahal, kata dia,perintah itu seharusnya membagikan ratusan ribu Kartu Tani. Mereka laporkan sudah ratusan ribu dicetak, tapi ternyata tak dibagikan.
"Akhirnya, distribusi pupuk bersubsidi juga belum bisa maksimal. Para petani masih mencari pupuk nonsubsidi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika