REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ridwan Kamil (Emil), harus berhati-hati dalam menentukan pilihan Calon Wakil Gubernur (Cawagub). Pascapenarikan dukungan oleh Partai Golkar. Karena, PPP dan PKB pun sudah mengeluarkan pernyataan serupa.

PPP mengancam menarik dukungan jika Emil tidak memilih kadernya, Uu Ruzhanul Ulum. Begitu juga PKB, akan menarik dukungan jika penetapan calon wakil gubernur tidak dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dengan partai pengusung.

Menurut Pakar Politik dan Pemerintahan dari Universitas Padjajaran Bandung, Firman Manan, terdapat sejumlah pilihan realistis bagi Emil agar tidak ditinggalkan partai pengusungnya. Pertama, dari sejumlah calon wakil gubernur yang disodorkan, Emil harus objektif dengan memilih sosok yang benar-benar memiliki popularitas dan elektabilitas tertinggi.

Kedua, Firman mengatakan, ketika terpilih sebagai gubernur, Emil harus memberi insentif kepada partai pengusung terutama yang kadernya tidak dipilih sebagai wakil gubernur. "Kompromi (dengan partai) ini tidak hanya di kursi cawagub. Akan dicari bentuk-bentuk insentif lainnya," ujar Firman usai menjadi pembicara saat pemaparan hasil survei Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018 yang dilakukan Instrat, di Bandung, Senin (18/12).

Firman mengatakan, terkait pemilihan calon wakil, Emil harus realistis dengan menunjuk Uu Ruzhanul Ulum. Nama kader PPP itu memiliki popularitas dan elektabilitas tertinggi dibanding calon yang disodorkan partai pengusung lainnya. Berdasarkan fakta di lapangan, peluang Uu terbesar. "Suara partainya (PPP) juga sembilan (kursi DPRD Jawa Barat). Dari sisi popularitas dan elektabilitas dia tertinggi," katanya.

Selain itu, Firman pun menilai karakteristik Uu yang religius mampu melengkapi Emil yang identik nasionalis. Jadi, nantinya Nasionalis religius. "Uu juga kuat di Priangan Timur. Kalau PKB mengaku kuat di pantura, padahal di pantura itu yang kuat PDIP," katanya.

Sehingga, kata dia, Uu menjadi pilihan yang realistis bagi Emil jika ingin mendapat tiket di ajang demokratis tersebut. "Realistis dan pragmatis," katanya.

Terkait insentif yang diberikan kepada partai pengusung terutama yang kadernya tidak terpilih, Firman menilai, hal tersebut bisa ditentukan dengan bermusyawarah seperti dalam pengaturan koalisi di pemilu bupati/wali kota. Pada pilkada serentak 2018 di Jawa Barat, terdapat 16 pemilu bupati/wali kota.

Nantinya, dia mengatakan, NasDem, PKB, dan PPP yang mengusung Emil di Pilgub Jawa Barat 2018 bisa kembali berkoalisi di pemilu bupati/wali kota untuk membagi kandidat-kandidat yang akan diusung. Selain itu, cara berkompromi dengan partai pengusung pun bisa dilakukan dengan memasukkan platform partai ke dalam program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat ketika Emil-Uu terpilih.

Dalam hasil survei Instrat tersebut, dari nama-nama calon wakil yang disodorkan kepada Emil, Uu menjadi yang tertinggi popularitas dan elektabilitasnya. Uu pun mengungguli pesaingnya dari sisi kelayakan sebagai calon wakil gubernur.

Saat disimulasikan, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum berada di peringkat pertama dengan 21 persen pilihan responden. Kemudian, disusul Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu (14 persen), dan Dedi Mulyadi-Anton Charliyan (9 persen). Sedangkan responden yang tidak akan memilih 3 persen, dan belum menentukan jawaban 53 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika