REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengaku persiapan rapimnas dan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) telah rampung 90 persen. Sedangkan mengenai materi munaslub, Nurdin mengatakan, masih akan dibahas dalam rapat pleno.
"Masih ada dua pandangan, bukan perbedaan. Dua pandangan berkaitan dengan proses yang demokratis," katanya, Ahad (17/12).
Nurdin menambahkan, dalam pelaksanaannya nanti tentunya tetap akan memberi ruang kepada mereka yang berniat maju menjadi ketua umum (ketum).
Selain itu, Ketua Panitia Pelaksana Munaslub Partai Golkar, Ibnu Munzir, mengatakan bahwa panitia akan menyiapkan rambu-rambu dan alat-alat kelengkapan munaslub seperti apa adanya untuk mengantisipasi hal yang diduga bahwa ada kader yang ingin maju sebagai calon ketua umum.
"Itu cara kita secara demokratis menyikapinya dan Golkar terbiasa dengan pola demokratis. Sehingga pemantapannya di pleno," kata Ibnu.
Ketua umum DPP Golkar yang terpilih pada rapat pleno menggantikan Setya Novanto, Airlangga Hartarto, mengatakan, hasil pleno tersebut juga menyepakati rapimnas dilaksanakan pada Senin (18/12) pukul 09.00 WIB. Sedangkan munaslub akan diselenggarakan pukul 19.00 WIB di JCC, Jakarta.
"Direncanakan munas sampai dengan tanggal 20 yang dihadiri oleh seluruh tingkat I, II, dan ormas yang didirikan Partai Golkar dengan peserta mendekati 2000," kata Airlangga.
Airlangga berharap rapimnas dan munas menjadi momentum bagi Partai Golkar untuk kebangkitan Partai Golkar.
Sebelumnya, penetapan Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menjadi ketua umum Partai Golkar belum dikukuhkan, sehingga pada saat munaslub, perubahan siapa ketum dari partai berlambang beringin tersebut bisa saja terjadi secara aklamasi. Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Partai Golkar Roem Kono.
"Ini dukungan pencalonan (terhadap Airlangga --red) dan mendukung jadi ketua umum. Apakah ini berubah (di munaslub atau tidak --red) kita lihat satu dua hari ini," kata Roem di Jakarta, Sabtu (16/12) malam.
Kesepakatan kader Partai Golkar mendorong Airlangga Hartarto menjadi calon tunggal ketua umum disebut bukan muncul tiba-tiba. Direktur Eksekutif Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, Airlangga ditunjuk menggantikan Setya Novanto bukan karena dianggap sosok yang bersih.
"Saya bacanya begini, ketika kasus hukum itu berhenti di Novanto, katakanlah Golkar ingin memperbaiki citra dirinya, munculah Airlangga. Nah, munculnya Airlangga bukan karena faktor dianggap orang bersih, bukan hanya itu," kata Ujang.
Ujang mencium ada hal lain di belakang kesepakatan itu, dengan tercapainya deal-deal politik. "Sebelum rapimnas dan munaslub, pleno kemarin sudah deal semua. Saya yakin, mengapa begitu cepat diputuskan Airlangga satu-satunya calon yang tinggal diputuskan dalam rapimnas dan munaslub. Itu artinya yang waktu pleno sudah deal semua. Ibarat politik, siapa dapat apa, kapan dan bagaimana," katanya.
Menurut dia, setelah atau sebelum pleno DPP Partai Golkar pada Rabu (13/12) malam, sudah ada pembicaraan informal soal pembagian posisi dan jabatan strategis. "Jadi nanti siapa ketua DPR-nya, siapa ketua fraksinya, sekretaris fraksi dan sekjennya. Karena tanpa itu pasti ada riak-riak, saya yakin begitu," katanya.
Lebih lanjut Ujang menjelaskan, hal-hal yang diungkapkannya tersebut tidak mungkin dibuka kepada publik. Namun, melihat proses yang begitu cepat, Ujang menilai, kekuasaan yang diberikan kader Golkar kepada Airlangga dibalas dengan pendistribusian jabatan.
"Kalau tidak deal di pleno kemarin, saya rasa pasti akan terjadi kompetisi dan persaingan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
