REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gempa berkekuatan 6,9 scala richter yang terjadi di Tasikmalaya, Jumat malam (16/12), menyebabkan ratusan rumah di Jabar rusak. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar, Dicky Sahromi, ada 6 kabupaten/kota di Jabar yang terdampak gempa.
Dicky menjelaskan, daerah yang terdampak tersebut adalah, Kabupaten Pengandaran total rumah yang rusak ada 91 rumah dengan rincian, 33 rumah rusak berat, 20 rusak ringan, dan 38 rusak ringan.
Untuk Ciamis, kata dia, jumlah rumah yang rusak ada 188 rumah. Rinciannya, 50 rusak berat, 83 rusak sedang dan 55 rusak ringan. Di Kabupaten Tasikmalaya, rumah yang rusak sebanyak 109 rumah. Rinciannya, 44 rusak ringan dan 65 rusak sedang. Di Garut, sebanyak 27 rumah rusak sedang, Banjar sebanyak 7 rumah rusak sedang dan Kabupaten Bandung jumlah rumah yang rusak berat ada 2.
"Itu semua, data kerusakan hingga pukul 12 siang (Sabtu, 16/12). Kami terus melakukan pendataan di lapangan," ujar Dicky kepada wartawan, Sabtu (16/12).
Dicky mengatakan, untuk pengungsian saat ini belum ada di daerah lain selain Ciamis. Di Kecamatan Pamarican, Ciamis sebanyak 200 jiwa terdampak harus mengungsi ke tenda pengungsian.
"Ya, baru di Ciamis. Di daerah lainnya belum ada," katanya.
Terkait mebutuhan logistik, menurut Dicky, logistik di semua daerah sudah mencukupi. Karena, sejak jauh hari sudah diberikan ke masing-masing BPBD kabupaten/kota.
"Tapi tadi, kami sudah mengirimkan ke Ciamis karena stok logistiknya mulai berkurang. Jadi, kami mengirimkan makanan siap saji, tenda, dan kebutuhan anak-anak lainya. Semua sudah bisa diatasi," katanya.
Dikatakan Dicky, untuk korban jiwa saat ini yang tercatat ada satu orang. Yakni, atas nama Dede Luthfi warga Desa Gunung Sahari Kecamatan Sadananya. Sedangkan korban luka, hingga saat ini masih di data. Untuk sementara, jumlah korban luka masih 6 orang.
Saat ditanya tentang gempa susualan, Dicky mengimbau agar masyarakat hanya mempercayai informasi dari lembaga yang memang terkait dengan kebencanaan. Misalnya, BNPB, BPBD, dan BMKG. "Kami terus memberikan informasi via Medsos jadi kalau ada info di luar lembaga resmi harus dicek lagi kebenarannya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
