REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Satpol PP Depok intens melakukan razia terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada Rabu (13/12).
"Kami berhasil menjaring 15 PMKS yang selama ini berkeliaran dan meresahkan warga. Rata-rata mereka terdiri dari pengamen yang beroperasi di dalam angkutan umum dan lampu merah," ujar Kepala Satpol PP Depok Dudi Miraz di Balai Kota Depok, Rabu (13/12).
Menurut Dudi, pihaknya intens melakukan penertiban PMKS guna menjaga kondusivitas dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan terutama jelang Natal dan Tahun Baru. "Para PMKS yang terjaring razia, kemudian didata dan diserahkan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Depok untuk dibina agar tidak kembali ke jalan," jelasnya.
Diutarakan Dudi, pihaknya kerap melakukan penjangkauan di beberapa titik yang disinyalir menjadi tempat berkumpulnya para PMKS seperti di Jalan Margonda, Juanda, Siliwangi, Dewi Sartika, Nusantara, dan Sawangan. PMKS yang dimaksud antara lain pengamen, pedagang asongan, pengemis, anak jalanan serta orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
"Kami juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk ikut membantu, caranya dengan mengirimkan aduan atau laporan jika ada PMKS yang meresahkan ke Twitter di alamat @pemkotdepok dan Facebook milik Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Kirimkan foto PMKS yang berkeliaran beserta lokasinya, nanti bisa dikirim ke sosial media Pemkot Depok dan di cc-kan ke @PolPPDepok, maka akan kami tindaklanjuti," imbuh Dudi.
Sementara itu, Dudi mengungkapkan, sebanyak 14 bangunan liar (bangli) di Jalan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, yang ditertibkan karena berada di fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) rencananya akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau (RTH). "Pascapenertiban, rencananya di lahan fasos-fasum tersebut akan dibuat area penghijauan atau RTH," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
