REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo berpendapat, serangkaian kasus korupsi di Jawa Timur yang melibatkan pejabat-pejabat daerah adalah karena lemahnya integritas. Padahal, nilai-nilai integritas yang mencakup perilaku jujur, etis, transparan, dan bertanggung jawab harus terus dipegang.
"Beberapa kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jatim beberapa waktu lalu adalah soal integritas yakni pemerasan antar kelembagaan," kata Soekarwo pada upacara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (12/12).
Soekarwo menyatakan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang bisa merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menyengsarakan rakyat. Untuk itu, Soekarwo mengajak seluruh elemen mulai dari pejabat hingga masyarakat memperkuat integritas untuk melawan korupsi.
Nilai integritas ini, kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo, harus dimiliki, utamanya oleh para pemimpin. Maka, pada 2018, dimana Jatim akan melaksanakan pemilihan 18 bupati/walikota dan satu gubernur, harus menjadi kesempatan untuk mengukur integritas para calon pemimpin daerah tersebut.
"Tolong tahun depan saat Pilkada dicek betul integritas para calon pemimpin ini. Kalau perlu mereka suruh memaparkan visi misinya," ujar Pakde Karwo.
Selain itu, untuk menanamkan prilaku anti korupsi sejak dini, perlu adanya pendidikan anti korupsi bagi para generasi muda. Salah satunya dengan memperkuat pendidikan etika, moral dan agama. Soekarwo juga berpesan kepada anak-anak untuk belajar integritas dan kejujuran sejak sekolah.
"Kalau jajan di kantin, beli pisang goreng tiga jangan ngaku ambil dua, harus jujur," kata Soekarwo.
Soekarwo meyakinkan, dari segi sistem Teknologi Informasi (TI), pencegahan korupsi di Provinsi Jatim sudah berjalan baik. Penggunaan sistem TI di berbagai aspek ini, tambahnya, sudah benar-benar mendukung proses transparansi. Melalui sistem tersebut, suatu proses bisa ditrekking dan sekaligus mengantisipasi munculnya praktek-praktek korupsi. Semangat anti korupsi harus terus kita kibarkan dan semoga kemakmuran akan terealisasi, ujar Soekarwo.
Seperti diketahui, serangkaian OTT dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar di Jatim. Salah satunya, kasus suap terkait pengawasan kegiatan anggaran dan revisi peraturan daerah (Perda) di Provinsi Jawa Timur tahun 2017. Dalam operasi senyap tersebut, lembaga antirasuah menetapkan enam orang tersangka, salah satunya Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Mochamad Basuki.
Kemudian, KPK kembali mengungkap kasus dugaan suap pengalihan anggaran dinas PUPR di Mojokerto, Jawa Timur. Dalam OTT ini KPK menetapkan empat orang tersangka, yakni Ketua DPRD Mojokerto Purnomo, dua Wakil Ketua DPRD Mojokerto Umar Faruq dan Abdullah Fanani, serta Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Pemerintah Kota (Pemkot) Wiwiet Febryanto.
Tak lama berselang, KPK kembali menggelar OTT, dimana Wali Kota Batu Eddy Rumpoko terjaring dalam OTT tersebut. Eddy diduga terlibat dalam kasus suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2017.
Setelah itu, KPK kembali melakukan OTT, yang dalam operasi tersebut, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman ditetapkan sebagai tersangka. Taufiqurrahman diduga terlibat kasus gratifikasi dan suap perekrutan dan pengelolaan ASN/PNS di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
