REPUBLIKA.CO.ID, KAJEN -- Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menyebutkan, dari tahun ke tahun anggaran yang dikelola Pemkab melalui APBD terus mengalami peningkatan. Seperti pada tahun anggaran 2018, dana APBD yang dikelola mencapai Rp 2,3 triliun.
"Saat kampanye dulu, saya pernah berjanji bahwa nanti uang Kabupaten Pekalongan akan mencapai Rp 3 triliun. Dan Alhamdulillah, tahun ini uang di Kabupaten Pekalongan sudah hampir mendekati Rp 3 triliun," jelas Bupati saat menghadiri acara peringatan Isra Miraj dan peresmian gedung baru MTs Ar-Rahman Watusalam Kecamatan Buaran, kemarin.
Dana tersebut, menurut Bupati, selain berasal dari Pendapatan Asli Daerah, juga berasal dari dana transfer pemerintah pusat dan provinsi. Seperti untuk pembangunan tanggul penanggulangan rob, Pemkab Pekalongan telah mendapat surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
"Pemerintah pusat akan memberikan bantuan untuk penanggulangan rob di Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 514 miliar," katanya.
Selain itu, Bupati menyampaikan, pada tahun 2018 juga ada berbagai kegiatan pembangunan fisik yang akan dilaksanakan. Antara lain, rehab Pasar Kedungwuni yang akan menelan anggaran Rp 100 miliar, dan pembangunan gedung baru RSUD Kraton yang akan menelan anggaran Rp 100 miliar.
"Bangunan RSUD ini, nantinya akan memiliki tujuh lantai beserta helipad di bagian atasnya," katanya.
Demikian juga dalam pembangunan bidang SDM, Bupati menyebutkan kampus IAIN Pekalongan juga sedang dibangun di wilayah Kajen. Direncanakan, mulai tahun ajaran 2018/2019 sudah mulai ada perkuliahan bagi 3.000 mahasiswa dari 14.000 jumlah mahasiswa IAIN Pekalongan yang ada saat ini.
"Insya Allah, pada tahun 2020 seluruh mahasiswa (14.000 orang) IAIN Pekalongan akan menempati perkuliahan di gedung baru di Kajen," jelasnya.
Bupati juga menyampaikan, saat ini Pemkab telah mengalokasikan anggaran jaminan kesehatan bagi warga miskin yang tidak terjangkau Kartu Indonesia Sehat. Melalui program Kajen Sehat, Pemkab telah menyiapkan anggaran Rp 20 miliar untuk membiayai warga Kabupaten Pekalongan yang sakit.
Bahkan sejak tahun 2017 lalu, Pemkab Pekalongan juga mempunyai program Akte Kematian Gratis dan Santunan Kematian. Dengan demikian, bila ada warga Kabupaten Pekalongan meninggal, akan mendapatkan akte kematian secara gratis dan santunan kematian sebesar Rp 1 juta bagi ahli waris.
"Pada tahun 2017 ini, Pemkab telah menyediakan anggaran santuan kematian bagi 2.000 orang meninggal dunia. Hingga saat ini, yang telah terserap baru sekitar 1.750 orang, sehingga masih tersisa 250 orang lagi," jelasnya.
Sedangkan untuk para guru SMP yang masih berstatus honorer, Pemkab juga telah memberikan honor sebesar Rp 500 ribu sejak awal tahun 2017. Pemerintah juga memberikan bantuan mobil bagi organisasi-organisasi keagamaan.
"Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan peduli terhadap pengembangan dakwah Islam," terang Bupati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
