REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Peneliti senior Center for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, mengatakan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang melakukan pergantian Panglima TNI sangat tepat. Sikap Panglima TNI yang terlalu banyak melakukan manuver politik menurutnya harus segera dibenahi.

"Menurut saya pemerintah tidak bersikap buru-buru. Kenapa disebut buru-buru kalau memang bikin gaduh?" ujar Kristiadi kepada wartawan saat menghadiri wisuda sekolah politisi muda di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

Dia melanjutkan, masyarakat selama ini sudah menilai sikap-sikap politis yang dilakukan Jenderal Gatot Nurmantyo. Keluhan masyarakat terhadap sikap Gatot terlihat dari ungkapan perwakilan masyarakat sipil pemerhati militer.

Selain itu, Komisi I DPR juga mengungkapkan perlu adanya pergantian Panglima TNI. "Kalau memang tidak segera dibenahi, dikhawatirkan karena ini dekat dengan masa pemilu serentak dan pilkada serentak, bisa jadi cumbuan politik kekuasaan itu semakin terjadi. Jadi ada baiknya juga (pergantian Panglima TNI) dan juga untuk menepis persepsi publik bahwa panglima ini bermain-main politik. Padahal sangat keras sekali UU TNI melarang untuk berpolitik praktis," tegas Kristiadi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan masih menunggu proses terkait Panglima TNI baru di DPR benar-benar selesai dan ada surat resmi dari DPR. Pada siang ini,DPR dijadwalkan menggelar sidang paripurnauntuk mendengarkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI dari Komisi I.

Sebelumnya Komisi I DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI, setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta pendalaman visi-misi. Hadi akan menggantikan posisi Gatot Nurmantyo yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima TNI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika