REPUBLIKA.CO.ID, Posisi strategis Panglima TNI akhirnya kembali ke pangkuan TNI Angkatan Udara. Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat pencalonan tunggal atas nama Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto ke DPR RI, kemarin. Hadi bakal menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang masuk masa pensiun pada Maret 2018.
Sebelum Hadi, tokoh TNI AU yang menjadi panglima TNI adalah Marsekal Djoko Suyanto pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Djoko Suyanto hanya setahun menjadi panglima TNI, yakni dari 2006-2007. Pada periode kedua Presiden SBY, ia diangkat menjadi menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan.
Pergantian panglima TNI kali ini cukup unik. Jabatan panglima idealnya digilir antarkorps. Setelah TNI AD seharusnya TNI AU. Kesempatan bagi Korps TNI AU harusnya semasa Jenderal Gatot Nurmantyo memimpin saat ini. Namun ketika itu, Presiden Jokowi sengaja melewatkan satu putaran TNI AU dan membiarkan TNI AD yang menggilir lagi.
Lalu, siapa Hadi Tjahjanto? Secara kinerja, Hadi dikenal baik di kalangan tentara dan pengamat militer. Berbagai jabatan strategis pernah ia duduki. Jalur jabatannya pun mulus. Ia bahkan cepat mendapat promosi, meninggalkan angkatannya.
Saat ini, Hadi menjabat sebagai KSAU, sebelumnya ia adalah kepala Pusat Penerangan TNI AU, dan direktur operasional Badan SAR Nasional.
Pria berkumis tebal ini juga diketahui kenal baik dengan Jokowi. Ia pernah menjabat sebagai komandan Pangkalan Udara Adi Sumarmo, Boyolali, saat Jokowi menjadi wali kota Solo. Ia sempat menjadi sekretaris militer Presiden, dan inspektur jenderal Kementerian Pertahanan.
Dengan rekam jejak demikian, kita akan melihat proses uji kepatutan dan kelayakan panglima di TNI berjalan mulus. Tinggal pertanyaannya ke depan adalah: Agenda apa yang akan dibawa Hadi untuk TNI?
Presiden Jokowi meyakini Hadi mampu dan memiliki kepemimpinan yang kuat untuk bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.
Sementara itu, Jenderal Gatot Nurmantyo dikenal membawa isu sentral soal proxy war negara asing, terutama Amerika Serikat dan Cina, kepada Indonesia. Isu ini terus ia sampaikan ke publik sedari ia menjabat kepala Staf AD sampai sekarang.
Apakah Marsekal Hadi akan mengikuti jejak Jenderal Gatot membawa isu sentralnya sendiri? Kita akan melihatnya dalam proses di DPR yang terbuka. Di situ publik, pemerintah, dan para prajurit bisa membaca visi misi dan strategi Marsekal Hadi.
Sampai sekarang, dua tema abadi bagi panglima TNI adalah soal alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan perbaikan kesejahteraan prajurit. Peremajaan alutsista di tiga angkatan mutlak dilakukan. Apalagi, TNI AU sempat diwarnai oleh sejumlah insiden kecelakaan pesawat, mulai dari jenis pengangkut hercules sampai pesawat jet tempur. Sementara perbaikan kesejahteraan prajurit biasanya akan ditempuh lewat cara menaikkan uang makan per hari.
Kemudian, dalam dua tahun terakhir muncul fenomena menarik soal menguatnya lagi peran militer di masyarakat. Yang pertama adalah diikutsertakannya TNI ke dalam pemberantasan terorisme. Hal ini sudah disepakati di DPR, tinggal menunggu ketok palu.
Yang kedua, peran militer yang diperbantukan ke masyarakat. Misalnya, prajurit menjadi guru di daerah terluar dan perbatasan. Hal ini pun sudah diamini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bantuan kala darurat. Ada pula komando daerah militer (kodim) yang ikut bercocok tanah menyukseskan panen raya di daerah-daerah.
Dalam HUT TNI 5 Oktober lalu, pesan sentral Presiden kepada tentara adalah soal loyalitas TNI kepada negara dan rakyat. Presiden mengutip pesan Jenderal Sudirman tentang jati diri TNI, yakni politik tentara adalah politik negara, politik negara adalah politik NTI, dan loyalitas TNI adalah loyalitas negara.
Namun, tantangan terdekat Marsekal Hadi adalah tahun politik 2018-2019. Tahun depan, ada pemilihan kepala daerah serentak. Dua tahun lagi, ada pemilihan serentak presiden dan DPR/DPRD/DPD. Meskipun yang mendapat tugas pengamanan adalah Polri, TNI tetap disiagakan untuk membantu aparat. Terlebih ada sejumlah daerah yang masuk kategori rawan kerusuhan Pilkada 2018. Ini akan menjadi parameter kinerja Panglima TNI baru yang paling awal.
(Tajuk Koran Republika, hari ini).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
