REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ami Fahmi memandang Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak berkomitmen mengelola objek wisata. Hal ini dapat terpantau dari minimnya alokasi anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan(Disparbud).

Ami mengatakan Pemkab Tasikmalaya hanya mengalokasikan anggaran Rp 180 juta rupiah dalam RAPBD tahun 2018. Dana tersebut direncanakan untuk promosi wisata di Kabupaten Tasikmalaya. "Di RAPBD 2018 banyak yang tidak skala prioritas, contohnya di Dinas Pariwisata yang notabene salah satu dinas penghasil PAD tidak didukung anggaran yang besar," katanya pada wartawan, Senin (4/12).

Ia merasa miris dengan minimnya alokasi anggaran, sektor pariwisata justru diharapkan menggenjot Penghasilan Asli Daerah (PAD). Karena itu, ia menyarankan Disparbud supaya membubarkan diri. "Kemarin saya bilang ke salah satu pegawai dinas, ya sudah bubarkan saja ngapain ada dinas dikasih anggaran segitu. Masak ada dinas anggaran Rp 180 juta? Urus saja sama kepala seksi kalau segitu mah jangan ada dinas," ujarnya.

Politisi PKB tersebut menyarankan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebaiknya mempertimbangkan alokasi anggaran pada Disparbud. "Harusnya bisa memilih, mana yang berpotensi memberikan PAD yang besar, tunjang juga dengan anggaran yang besar. Ini malah tidak skala prioritas," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika