REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IX DPR RI mengevaluasi implementasi imunisasi di lapisan masyarakat khususnya terkait wabah difteri. Ketua Komisi IX Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat mengakui masih menunggu informasi valid terkait imunisasi yang diduga tidak maksimal.

"Mesti dicek dulu apakah daerah tersebut sudah mendapat imunisasi atau masih jarang. Kami masih tunggu informasi," kata Dede melalui pesan singkat, Senin (4/12).

Komisi IX mengakui bahwa program Imunisasi Nasional belum berjalan maksimal sejak awal. Program Nusantara Sehat disebut tidak akan berhasil jika tindakan promotif dan preventif melalui program Germas (Gerakan Masyarakat Peduli Hidup Sehat ) tidak tepat guna dan tepat sasaran.

Sebelumnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendapat laporan kejadian luar biasa (KLB) difteri di 19 provinsi. Sebanyak 19 Provinsi yang ditetapkan KLB difteri ini, mulai dari Sumatra, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), DKI Jakarta, Sulawesi hingga kabupaten/kota di Kalimantan.

Kemenkes juga mengklaim secepatnya akan melakukan outbreak response immunization (ORI) pemberian imunisasi. Namun, pelaksanaan ORI bergantung pada daerah sebagai pemilik otoritas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika