REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung mengutarakan pendapat mengenai penataan Tanah Abang. Menurut dia, konsep yang diberlakukan di Tanah Abang seharusnya bukan penertiban, namun penataan.
Dia mengatakan semuanya harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari permasalahan pedagang kaki lima (PKL), ketertiban lalu lintas, perparkiran, dan sebagainya. Dia menuturkan solusi menyeluruh ini perlu dilakukan karena Tanah Abang merupakan sentra ekonomi terkenal.
Dia memaparkan banyak penduduk lokal serta pendatang dari Asia dan pertengahan Eropa datang ke Tanah Abang. Namun, sarana perparkiran yang ada kurang memadai.
Ia juga mengusulkan perlu adanya terminal di kawasan Tanah Abang. Dengan begitu, angkutan umum seperti mikrolet, kopamilet, dan sebagainya akan berhenti di terminal.
"Kita bisa kontrol lalu lintas kan? Supaya bus-bus itu nggak langsung masuk ke pasar. Hari ini kan semua bus mikrolet masuk ke pasar. Di depan pasar itu luar biasa (macet) ya," kata dia saat dihubungi Republika, Ahad (3/12).
Kedatangan para pendatang juga menuntut adanya tempat untuk menginap. Namun, Lulung menilai hotel-hotel yang ada kurang memadai.
Permasalahan lain yang perlu diselesaikan adalah peningkatan keamanan. Menurut Lulung, saat ini masalah keamanan hanya diatasi oleh masyarakat lokal yang peduli.
"Yang satu penyerapan tenaga kerja. Trus bagaimana pedagangnya diberikan usaha yang bisa diperhatikan oleh pemerintah. Artinya dijadikan UMKM-lah," kata dia.
Lulung juga menyinggung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membangun transit oriented development (TOD) di Tanah Abang. Menurut dia, rencana mempersatukan hunian dengan pasar ini akan dapat memperluas sentra ekonomi.
"Kita punya hampir tujuh hektare di situ. Masyarakat bisa kita bebaskan dan dijadikan sarana dan fasilitas di situ. Karena itu sudah ada SP3L(surat perintah prinsip pembebasan lahan_rep)-nya Sarana Jaya itu," kata Lulung.
Lulung juga mengatakan dia telah melakukan pembicaraan dengan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno tentang penataan Tanah Abang. Namun, pembicaraan tersebut masih belum terfokus.
"Udah. Dia udah ngobrol sama saya. Cuma belum fokus aja gitu," kata Lulung.
Dia menerangkan ada beberapa alternatif yang sudah dibicarakan. Namun, sifatnya masih sementara. Alternatif ini diambil sembari menunggu adanya solusi permanen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika