REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyebutkan drama Setya Novanto menjadi bahan tontonan dan tertawaan negara-negara lain di dunia. Sebastian mencontohkan mulai dari kasus 'papa minta saham', kemudian sekarang terkait kasus dugaan korupsi KTP-elektronik.
"Bagaimana bisa, orang yang dalam tahanan (KPK) masih bisa jadi ketua? Ini kan sangat tidak waras," ujarnya di Jakarta, Kamis (30/11).
Dia mencontohkan drama Novanto dimulai saat mengundurkan diri, namun kemudian bisa kembali menjadi Ketua DPR. Lalu terkait kasus KTP-elektronik, seorang ketua pimpinan lembaga terhormat pernah menjadi DPO hanya terjadi di Indonesia.
Menurut Formappi, Novanto sudah tidak lagi punya legitimasi moral sebagai Ketua DPR. Dia juga mengkritik peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang lamban mengambil keputusan etik terkait status Novanto di DPR. "Kalau kerjanya seperti ini, MKD lebih baik dibubarkan, karena enggak ada gunanya," katanya.
Di samping itu, dia menyarankan tidak ada pilihan lain bagi Golkar untuk selamat selain mengganti Novanto dari jabatan Ketum maupun Ketua DPR RI. Saat ini, suara dukungan Golkar menurut beberapa survei, kata Sebastian, sudah cukup terjun bebas.