REPUBLIKA.CO.ID, MUNTOK, BANGKA BELITUNG -- Puluhan nelayan tradisional Desa Belolaut, Muntok, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengusir kapal isap produksi yang berada di perairan desa setempat karena mencemari lingkungan dan berdampak pada menurunnya hasil tangkapan.
"Aksi pengusiran KIP tadi merupakan aksi spontan nelayan dan warga Desa Belolaut karena keberadaan kapal yang digunakan untuk mengisap bijih timah di perairan tersebut merugikan masyarakat," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kelautan Perikanan Indonesia (LKPI) Kabupaten Bangka Barat, Suhaidir Kojek di Muntok, Selasa.
Pengusiran tiga unit kapal isap produksi (KIP) oleh puluhan warga nelayan dilakukan dengan mengerahkan puluhan perahu tradisional dikawal sejumlah personel Satpolair Polres Bangka Barat menggunakan dua unit kapal patroli.
"Nelayan meminta KIP menghentikan operasi penambangan dan pindah dari perairan tersebut," kata dia.
Ia mengatakan, aksi spontan nelayan dan masyarakat karena keberadaan KIP membuat tercemarnya perairan Desa Belolaut yang selama ini menjadi lokasi utama warga mencari ikan dan udang.
Menurut dia, aksi seperti itu sudah beberapa kali dilakukan, baik pengusiran terhadap KIP maupun tambang inkonvensional (TI) apung dan rajuk yang mencoba beroperasi di perairan tersebut.
Masyarakat Belolaut sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan dan pengolah hasil laut yang sangat bergantung dengan laut sehingga sadar akan pentingnya menjaga kelestarian laut dan anti tambang laut.
Menurut dia, aktivitas penambangan di lokasi itu mengakibatkan pencemaran laut sehingga hasil tangkapan nelayan turun drastis dan seringkali merusak alat tangkap milik nelayan.
"Kami minta agar tambang laut jangan coba-coba masuk ke perairan Belolaut karena laut sumber kehidupan kami," katanya.
Suhaidir yang saat ini juga menjabat sebagai Koordinator Forum Masyarakat Nelayan Bangka Kabupaten Bangka Barat mengharapkan agar perusahaan KIP maupun pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) menghormati nelayan Belolaut agar tercipta kerukunan dan ketertiban masyarakat di desa tersebut.
"Kami meminta pihak KIP tidak memancing kemarahan nelayan dan masyarakat yang selama ini bisa hidup rukun, damai dan nyaman tanpa tambang laut," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
