REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sudah delapan hari Ketua DPR Setya Novanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak dijemput dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sepekan lebih juga kursi Ketua DPR ditinggalkan dan belum jelas apakah akan dibiarkan kosong atau segera dilakukan pergantian, mengingat fraksi Partai Golkar masih enggan melakukan pergantian.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengatakan sejak awal fraksinya menyarankan agar Setya Novanto mengundurkan diri. Hal ini demi kebaikan DPR dan juga Partai Golkar.

"Yaitu kalau SN mundur kan bagus, cepat langsung diganti biar nggak lama kosong. Makannya bagus buat SN, DPR, Partai Golkar," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (28/11).

Sebab menurutnya, meskipun Mahkamah Kehormatan Dewan hendak bersidang pun jika dari Fraksi Partai Golkar enggan melakukan pergantian, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan. "MKD sidang terus Golkar enggak ngusulin bagaimana hayo?" kata Ketua MPR tersebut

Karenanya, Zulkifli mengembalikan rencana pergantian kepada Fraksi Partai Golkar dan kebesaran hati Novanto. Sebab menurutnya, fraksi lain pun tidak bisa kemudian mendesak dilakukan pergantian tersebut.

"Mana bisa, partai lain mana bisa mengganti kan itu haknya Golkar. Makanya bagus kalau SN mundur bagus buat golkar, DPR, SN, cepat kan," kata dia.

Sebelumnya juga, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan rapat pimpinan DPR membahas Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR masih menunggu semua pimpinan DPR lengkap. Karenanya hingga kini rapat pimpinan tersebut belum digelar, karena sejumlah pimpinan DPR masih berada di luar negeri.

"Kita masih nunggu dari Kesetjenan. Kan masih ada pimpunan yang masih dinas ke luar. Tunggu pengaturan waktu, tapi rapim ini sifafnya rutin. Tentu semuanya tergantung biro pimpinan," kata Taufik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika