REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Angin perubahan di tubuh Partai Beringin makin berhembus kencang. Pengurus Golkar di beberapa daerah mulai mendorong pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Setyo Novanto (Setnov).
Ketua DPD I Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Haryadi Suyudi mendukung dilakukannya Munaslub Golkar untuk perubahan di internal Golkar.
Baca Juga: Setnov, dari Disidik Sampai Masuk Bui
''Kami ikut mekanisme saja, ke perubahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,'' kata Haryadi kepada wartawan di Yogyakarta, Senin (27/11).
Ketika ditanya siapa yang akan didukung menjadi pengganti Setya Novanto, Haryadi menilai, sebaiknya tidak menyebut nama terlebih dahulu. ''Saya mengikuti mana yang berkembang,'' ujarnya.
Namun, saat didesak wartawan soal nama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, koordinator bidang ekonomi DPP Partai Gokar itu menyatakan Airlangga cocok menggantikan Novanto. ''Airlangga oke,” kata dia.
Baca Juga: Setnov, dari Sopir Sampai Mandi Uang
DPD I DIY, jelas Suyudi, setuju dengan yang mengarah ke perubahan yang baik. Menurut dia, kriteria untuk menjadi ketua umum Golkar mendatang harus bersih, tidak memiliki rekam jejak buruk. “Saya sependapat dengan sosok yang disebut-sebut dan saya mengikuti perkembangan,'' ujarnya.
Dorongan munaslub juga muncul dari organisasi masyarakat (ormas) pendiri Partai Golkar DPD I Jawa Barat. Ormas pendiri Golkar di antaranya Soksi, Kosgoro 1957, dan MPGR Jabar mendesak partai segera melaksanakan munaslub.
Ketua Soksi Jabar Yod Mintaraga mengatakan, tiga ormas pendiri Golkar di Jabar sudah sepakat mendorong DPP untuk segera menggelar munaslub.
"Kami bersepakat mendorong dan mendesak DPP untuk segera munaslub atau apapun namanya. Kalau ditunjuk jadi tuan rumah oleh DPP, tentu kami siap dan merasa terhormat," ujarnya di kantor DPD Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Senin (27/11).
Menurut Yod, penggantian ketua umum sangat realistis dilakukan. Yakni, untuk memperbaiki dan menstabilkan partai. Apalagi, tahun depan ada agenda besar pilkada serentak. Partai Golkar sendiri, kata dia, dari 16 daerah yang menggelar pilkada, menargetkan 10 daerah untuk dimenangkan. Beberapa di antaranya bahkan sudah sepakat membangun koalisi dengan partai lain.
"Kepemimpinan nasional harus selesai, agar konsolidasi lebih mudah dan maksimal. Tidak bisa mengandalkan pelaksana tugas (plt)," katanya.
Apalagi, kata dia, rekomendasi seorang calon yang ditunjuk sebagai kepala daerah tidak akan sah menurut aturan KPU. Hal itu tentu tak hanya berimbas pada calon, tapi kepada perolehan suara di pilpres 2019. Jadi, kata dia, Munaslub Golkar adalah kebutuhan.
Sementara, Ketua MKGR Jabar Rahmat Sulaiman mengatakan dorongan munaslub bukan berarti pengurus di daerah tidak paham dengan etika politik yang meminta pergantian Novanto. Namun, dorongan munaslub dinilai sebagai langkah penting untuk merawat kepercayaan masyarakat.
"Lebih penting kami menjaga kepercayaan masyarakat. Kami merawat 17 persen suara untuk nasional," katanya.
Terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid juga menegaskan Golkar masih berpegang teguh pada hasil rapat pleno terkait kasus hukum Novanto. Namun, dia mengakui wacana munaslub terus bergulir di internal partai. Saat ini, kata dia, yang diikuti Golkar adalah keputusan rapat pleno yaitu menunggu hasil praperadilan Novanto.
Meutya menuturkan, setelah putusan praperadilan keluar, diskusi munaslub akan terbuka kembali. Hal itu bergantung pada putusan praperdilan, apakah akan munaslub atau ada pengembalian posisi. Wakil ketua Komisi I DPR RI itu menambahkan, semua langkah terkait apa yang akan dilakukan di DPP harus dilakukan secara hati-hati. Yakni dengan mempertimbangkan seluruh masukan-masukan termasuk dari DPD I dan II.
Sebelumnya, hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan, elektabilitas Golkar turun ke posisi tiga. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai jika Golkar masih mempertahankan Novanto, membuat Golkar turun sampai posisi enam.
“Kalau Golkar masih mempertahankan Novanto, sekarang di ranking ketiga bisa saja dia akan turun di posisi ke lima atau enam,” ujarnya.
Alasannya, semakin besar sentimen publik terhadap Novanto yang menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik. Bahkan, Adi memprediksi, jika Novanto menang praperadilan dan dipertahankan partainya, Golkar berada di ambang kehancuran.
Adi memperkirakan Golkar akan menggelar munaslub pada Desember nanti. “Mungkin sekitar sebulan atau paling lama satu bulan setengah Golkar menentukan munaslub,” katanya.
(Santi Sopia/Mabruroh, Pengolah: Agus Raharjo).
Ikuti Whatsapp Channel Republika