REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat (Jabar) 2018 yang berkualitas, Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan perlu adanya tolak ukur sosial dalam menilai Pilkada yang berkualitas. Ia mengatakan, perlu mempromosikan budaya politik adilihung (high politic) dari level elit politik nasional hingga lokal.

"Sehingga masyarakat akan makin dewasa dalam perbedaan politik dalam demokrasi," kata Demiz saat menjadi pembicara dalam menyongsong Pilkada serentak yang berkualitas di lumbung suara, yang diadakan di PDII LIPI, Jakarta, Senin (27/11).

Kamudian juga, ia menambahkan, tolak ukur dalam pilkada berkualitas dengan menghilangkan semua potensi keterpecahbelahan masyarakat selama dan setelah pilkada berlangsung. Selain itu juga menghilangkan budaya politik transaksional.

"Jadi ini bagaimana menilai politik tadi, budaya politik tadi agar lebih baik," tambahnya.

Di Jawa Barat sendiri, Demiz mengatakan, adanya dinamika politik yang sangat menarik. Dimana, ia mengatakan, jumlah penduduk Jawa Barat merupakan yang terbesar di Indonesia, dan memiliki kaitan dengan Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.

Untuk itu, ia mengatakan, masyarakat perlu dibangun untuk aktif dalam Pemilu. Dan saat ini, ia juga berupaya dan meminta kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik. "Kalau ingin mengubah keadaan, kita harus menjadi peserta aktif menggunakan hak suara kita. Menentukan siapa pemimpin yang bisa memenuhi harapan kita sendiri," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika