REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inisiatior Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Setya Novanto seolah merasa memiliki partai Golkar dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Doli melihat hal tersebut tercermin dari surat penolakan pencopotan yang dikirim Novanto ke partai Golkar dan DPR. Padahal, partai dan parlemen merupakan milik publik dan karenanya aspirasi publik perlu didengar.

"Surat itu menunjukan Setya Novanto menganggap Golkar dan DPR miliknya pribadi. Kalau kita sering nonton film ada orang-orang punya korporasi besar, dia bikin surat. Tinggal baca surat saja kepada komisaris itu terus disetujui," tutur dia dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11).

Menurut Doli, yang sekarang dibutuhkan Golkar bukanlah proses demokratis. Golkar hanya perlu memisahkan urusan partai dengan urusan pribadi Novanto yang tengah tersangkut kasus hukum. 

Baca juga: Idrus Bantah Pertemuan DPD Redam Desakan Munaslub

"Yang dibutuhkan bukan proses demokratis. Tapi Golkar harus segera putuskan untuk memisahkan urusan Novanto pribadi dengan partai," ujarnya.

Doli mengungkapkan, keterlibatan Novanto dalam pusaran kasus KTP-El ini sudah begitu lama, yakni delapan bulan sejak dakwaan untuk Irman dan Sugiharto dibacakan di pengadilan. 

"Kalau urusan pribadi Novanto dan partai dipisahkan maka dia punya kesempatan dan hak untuk fokus membela diri serta menghadapi masalah hukumnya," kata Doli.

Dia mengingatkan, citra Golkar rusak akibat ulah ketua umumnya. 

"DPD solid, DPP solid, semua solid tapi faktanya citra golkar malah buruk. Sudah enggak usah bicara solid. Ganti ketua umum karena itu yang jadi penyakit," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika