REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta DPP Partai Golkar juga melakukan rapat bersama dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar tingkat provinsi se-indonesia. Upaya ini tak lain untuk menjelaskan kepada DPD PG tingkat provinsi mengenai hasil rapat pleno sehingga dapat diterima dan diikuti oleh seluruh jajaran PG hingga tingkat ke bawah.
Hal itu disampaikan Aburizal usai Dewan Pembina Partai Golkar meminta penjelasan DPP Partai Golkar terkait hasil dan mekanisme pengambilan keputusan rapat pleno dalam pertemuan dengan DPP Partai Golkar di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta pada Jumat (24/11).
"Karena DPD perlu mengetahui hasil dan proses dari rapat pleno, dan diberikan penjelasan soal itu serta dijelaskan background mengambil keputusan semacam itu," kata Aburizal dalam keterangan persnya usai rapat bersama dengan DPP PG di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (24/11).
Aburizal menilai penting juga dalam rapat bersama antara DPP dan DPD tingkat provinsi itu mengambil suatu keputusan untuk langkah terbaik bagi Partai Golkar, yakni pergantian ketua umum melalui Munaslub. "Penting DPP dan DPD tingkat satu mengambil suatu keputusan untuk langkah terbaik bagi partai Golkar.
Keputusan tersebut menurutnya dapat diambil melalui rapat pleno maupun kebijakan antara DPP dan DPD PG. "Kalau perlu digelar Rapimnas, dan kemudian seperti di dalam keputusan DPP pada 21 menggelar Munaslub. Dengan syarat yang sudah ditetapkan dalam rapat pleno," tutur Aburizal.
Ia mengharapkan, jika Munaslub nantinya menjadi keputusan, maka biaya Munaslub ditanggung bersama oleh kader Partai Golkar. "Pemilihan ketum yg akan datang jika dilaksanakan, supaya dicegah politik uang dalam pemilihan kedepan. Saya kira itu suatu kesepakatan. Sehingga rapat berlangsung singkat" katanya.
Namun dalam kesempatan itu, Ical, sapaan akrab Aburizal juga meminta semua kader Partai Golkar menghormati hasil rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada Selasa (21/11) lalu. Menurut Aburizal, Dewan Pembina menilai keputusan pleno tersebut adalah keputusan konsensus terbaik pada saat itu yang memutuskan untuk menyetujui Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.
"Karena itulah kami meminta semua pihak agar dapat menghormati keputusan DPP tersebut dan meminta ke semua pihak menjaga tindak langkah masing," ujar Aburizal. Aburizal juga meminta agar kader Partai Golkar tetap menjaga soliditas demi keutuhan di Partai Golkar.
Sebelumnya sejumlah DPD Partai Golkar telah menyatakan tegas menginginkan dilakukan Munaslub untuk pergantian Novanto dari Ketua Umum Partai Golkar. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I Partai Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono menyebut kesepakatan itu telah disetujui 2/3 DPD tingkat I Partai Golkar se-Indonesia.
"Kita DPD I minimum 2/3 atau 26 DPD I sudah firm minta Munaslub," ujar Wisnu usai berdiskusi di Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (22/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika