REPUBLIKA.CO.ID, MALINAU, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau, Kalimantan Utara, terus mencari solusi dan menyiapkan sejumlah terobosan untuk mengatasi persoalan kekurangan guru, khususnya di sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil, pedalaman, dan perbatasan. Langkah ini menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan setempat demi memastikan layanan pendidikan tetap berjalan optimal.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Muhammad Fiteriyadi, mengungkapkan bahwa persoalan kekurangan tenaga pendidik di daerah terpencil merupakan salah satu fokus utama pihaknya. "Persoalan kekurangan guru di wilayah terpencil, pedalaman dan perbatasan ini menjadi salah satu perhatian kami," ujarnya di Malinau, Kamis.
Redistribusi Guru dan Kolaborasi dengan Masyarakat
Saat ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau tengah melakukan redistribusi guru untuk menyesuaikan kebutuhan masing-masing sekolah. Program ini bertujuan untuk memenuhi kekurangan guru dengan kompetensi tertentu, seperti matematika dan bahasa Inggris, yang kerap sulit terpenuhi di area pedalaman.
Menurut Fiteriyadi, pemenuhan kebutuhan pendidikan tidak selalu harus bergantung sepenuhnya pada tenaga guru profesional. Pemerintah mulai membuka peluang kolaborasi dengan masyarakat yang memiliki keahlian dan kompetensi tertentu untuk ikut membantu memberikan pengetahuan kepada peserta didik. "Tidak harus berbasis pendidikan sebagai guru. Kalau memang memiliki kemampuan dan ingin mengabdikan ilmunya, tentu kita bisa manfaatkan untuk membantu sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga," katanya.
Ia mencontohkan sejumlah warga yang bertugas di wilayah pedalaman, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, polisi, maupun TNI, yang memiliki kemampuan tertentu dan bersedia mengabdikan ilmunya kepada anak-anak di sekolah. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi jembatan sementara sambil menunggu ketersediaan guru tetap.
Jaminan Tempat Tinggal dan Fasilitas Belajar
Selain persoalan tenaga pendidik, Dinas Pendidikan juga berupaya memastikan guru yang ditugaskan ke daerah terpencil memiliki tempat tinggal yang layak. Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah pemberian bantuan biaya sewa rumah bagi guru yang bertugas di wilayah yang belum memiliki rumah dinas. "Rumah warga yang tidak ditempati juga bisa kita manfaatkan untuk tempat tinggal guru," ujar Fiteriyadi.
Ia menegaskan bahwa keterbatasan fasilitas tidak boleh menjadi penghambat proses belajar mengajar. Jika sekolah mengalami kekurangan ruang kelas, fasilitas yang tersedia di tengah masyarakat, seperti balai adat, dapat dimanfaatkan sementara waktu sambil menunggu pembangunan ruang kelas permanen.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Malinau berharap pelayanan pendidikan tetap berjalan meskipun sekolah berada di wilayah yang memiliki keterbatasan tenaga pendidik maupun sarana dan prasarana.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.




