REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman RI menilai Pemprov DKI harus lebih serius dalam penanganan pedagang kaki lima (PKL) yang nakal. Lebh dari itu, lembaga ini juga menduga masih ada dugaan maladministrasi peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penataan PKL.

Sedikitnya ada tujuh lokasi yang dimonitor oleh Ombudsman. Lokasi tersebut adalag Pasar Tanah Abang, Stasiun Tebet, Setia Budi menara Imperium, Kawasan Jatinegara, dan Stasiun Manggarai. "Dari lapangan kami melihat, bahkan makin keruh kondisinya, belum ada langkah signifikan (yang dilakukan Pemprov DKI, Red)," kata Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala kepada Republika.co.id saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (24/11).

Ombudsman telah melakukan investigasi sejak Agustus hingga November ini. Ombudsman sebelumnya telah melaporkan hasil investigasinya ke Pemprov DKI. Tapi menurut Andrianus belum ada langkah yang pasti untuk menangani itu.

Contoh kasus di depan Stasiun Tanah Abang, Adrianus mengatakan, sampai saat ini masih banyak PKL yang menggelar lapak dagangannya yang memenuhi trotoar. Ombudsman menemukan adanya dugaan 'hubungan' antara Satpol PP, preman, dan PKL.

Andrianus menilai, jika belum ada langkah yang nyata untuk menertibkan PKL, misal yang ada di Stasiun Tanah Abang, bisa saja ke depannya semakin tidak beraturan. PKL tidak hanya memenuhi trotoar, tapi sampai turun ke jalan raya. "Sekarang bahkan sudah hampir di bibir jalan, mereka (PKL) semakin maju tanpa ditegur. Bisa diduga mendekati Desember, mendekati Tahun Baru, itu sudah masuk ke badan jalan itu," kata Andrianus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika