REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menilai perlu ada pengkajian secara cermat terkait situasi, tempat, kondisi, dan isi pernyataan yang disampaikan oleh anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Viktor Laiskodat terkait laporan dugaan ujaran kebencian yang kini telah dihentikan polisi.
"Perlu dikaji secara cermat berkaitan dengan situasi, tempat, kondisi, dan isi pernyataan yang disampaikan, apa benar hal itu terlindungi dengan hak imunitas. Untuk itu, semua pihak termasuk pelapor bisa mengundang saksi ahli untuk menentukan benar-tidaknya hak tersebut dalam kaitan penggunaannya," kata dia kepada Republika.co.id, Rabu (22/11).
Bambang mengatakan polisi seharusnya membandingkan kasus dugaan ujaran kebencian Viktor itu dengan kasus-kasus serupa yang telah diputus pengadilan untuk dikaji unsur-unsurnya maupun alat bukti yang ada. Alat bukti ini perlu dilihat apakah memenuhi syarat untuk diteruskan ke penuntut umum atau tidak.
Jika memenuhi syarat maka menurutnya harus melanjutkan penyidikan. Bila tidak maka dihentikan. Menurut Bambang, yang terpenting polisi bertindak adil, obyektif dan independen dalam menangani kasus tersebut sebab di masyarakat telah muncul kontradiksi.
"Kasus ujaran kebencian dan permusuhan sudah banyak diusut oleh polisi. Itu dilihat unsur-unsurnya dan alat bukti yang digunakan untuk melakukan penyidikan. Kalau dalam kasus VL (Viktor) terpenuhi ya diteruskan kalau tidak ya dihentikan," paparnya.
Bareskrim Polri menghentikan kasus dugaan ujaran kebencian dengan terlapor Viktor. Bareskrim menilai Viktor menyampaikan pidato tersebut dalam agenda reses. Sehingga, mengingat anggota DPR punya hak imunitas maka proses hukum tersebut pun dihentikan.
"Bukan enggak ada unsur pidana tapi ada hak imunitas yang melindungi dia. Pidana mungkin ada. Tapi dia anggota DPR," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Herry Rudolf Nahak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
