REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan komitmen dan keseriusannya terhadap pembangunan pendidikan anak usia dini (PAUD). Anies berencana mengalokasikan dana untuk perbaikan kualitas pendidikan anak usia dini, tak hanya untuk kesejahteraan pendidik, melainkan juga kualitas pengajaraan.
Penyataan Anies mengundang tanggapan dari beberapa pihak, termasuk Fahira Idris. Senator Jakarta tersebut setuju dengan niatan Anies untuk membangun kualitas Jakarta melalui pendidikan. Pengalokasian dana khusus pembangunan PAUD dari APBD DKI Jakarta, dapat menjadi langkah tepat untuk meningkatkan fasilitas pendidikan usia dini di seluruh Jakarta.
"Bagi saya ini terobosan dan sejarah baru karena selama ini tidak ada alokasi dana khusus dari APBD DKI Jakarta buat guru PAUD maupun bagi sarana dan prasarana PAUD itu sendiri. Saya berharap dengan kebijakan ini kita bisa mewujudkan program satu kampung satu PAUD di Jakarta, ujar Fahira Idris melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (21/11).
Ketua Komite III DPD RI yang membidangi pendidikan ini mengatakan, program 'satu kampung satu PAUD' dapat menjadi alat pemenuhan kebutuhan anak-anak dalam dunia pendidikan, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah padat dan perekonomian menengah ke bawah. Diprioritaskannya wilayah dengan hunian padat, diharapkan dapat menyetarakan kualitas pendidik wilayah tersebut dengan PAUD di wilayah lain.
Dia juga mengingatkan pentingnya pendidikan bagi anak usia nol hingga enam tahun yang merupakan masa-masa emas dalam proses tumbuh kembang anak. Ini mengingat 80 persen perkembangan otak terjadi para masa-masa tersebut.
PAUD, kata dia merupakan wadah yang bukan hanya memberikan pembelajaran bagi anak, namun juga menjadi tempat bagi anak untuk memupuk rasa percaya diri, kepedulian sosial, keberanian, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
Jadi PAUD berkualitas sebuah keharusan jika bangsa ini ingin menjadi bangsa maju, karena anak-anak inilah yang akan menjalankan roda bangsa ini di masa mendatang, jelas Fahira.
Menurut Fahira, selama ini Pemerintah DKI Jakarta telah absen dalam penataan PAUD. Selain tidak mempunyai program terobosan terkait PAUD, Jakarta juga belum menyediakan alokasi dana khusus dari APBD untuk meningkatkan performa PAUD di Jakarta. "Padahal pos anggaran untuk pendidikan DKI sangat besar, bahkan pada 2017 mencapai sekitar Rp 17 triliun atau 27 persen dari total APBD DKI yang Rp 70,19 triliun," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
