REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyoroti kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD). Di antara hal yang disoroti adalah penerapan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk siswa PAUD dan peningkatan kesejahteraan guru PAUD.
Dalam pemandangan fraksi yang dibacakan pada sidang paripurna DPRD hari ini, Fraksi Demokrat-PAN merekomendasikan agar Anies dan Sandi membuat payung hukum agar KJP Plus dapat menjangkau PAUD. Keduanya juga diminta untuk mempermudah pendirian PAUD di Jakarta. Faktor legalitas ini penting agar pemberian bantuan dari Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat tidak menemui kendala.
"Sebagaimana diketahui saat ini terdapat lebih dari 5.000 PAUD dan hanya 2.600 PAUD yang memiliki izin," ujar Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat-PAN Bambang Kusumanto di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI, Kamis (16/11).
Terkait KJP Plus, Fraksi Demokrat-PAN juga meminta Pemprov DKI melakukan penyempurnaan mekanisme pendataan penerimaan bantuan. Pemprov DKI diminta melibatkan lembaga-lembaga yang berkompeten untuk melakukan survei dan pendataan. Selain itu, rekomendasi juga bisa dilakukan dengan melibatkan RT/RW setempat.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta tanggapan Anies dan Sandi mengenai kebijakan mereka bagi tokoh-tokoh pendukung pelayanan warga, termasuk guru PAUD. Selain memberikan kenaikan tunjangan bagi RT/RW, Anies diminta memberikan payung hukum yang kuat bagi keberadaan tokoh-tokoh tersebut. Mereka dianggap sebagai garda terdepan pelayanan warga.
"Demikian juga dengan keberadaan petugas jumantik, PKK, dan para pengelola dan guru PAUD. Bagaimana kebijakan dan program Gubernur ke depan bagi para RT, RW, dan para pendukung pelayanan warga di garis depan lainnya?" tanya Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi di hari yang sama.
Fraksi Partai Golkar menyebut penyelenggaraan PAUD di DKI Jakarta tidak dikelola dengan serius. Padahal PAUD terus berkembang dan tumbuh di tengah masyarakat. "Terlihat dari bantuan pemerintah pusat dari Rp 80 miliar hanya terserap Rp 50 miliar," kata HM Ashraf Ali mewakili Fraksi Partai Golkar.
Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) menganggap Pemprov DKI dalam APBD tahun lalu telah menganaktirikan PAUD. Dana dalam bentuk hibah dan bantuan sosial lebih banyak dialokasikan ke ormas-ormas besar.
Padahal, PAUD merupakan kekuatan masyarakat yang berhimpun, menumbang waktu, tenaga, materi, dan potensi untuk mengentaskan permasalahan pendidikan sejak dini. "PAUD hanyalah program atau kegiatan yang sepertinya boleh ada atau tidak ada. Terlebih ketika kami mendengar pengaduan tentang adanya pembatalan bantuan dari pusat hanya karena masalah administrasi," kritik Partai Nasdem dalam sidang paripurna seperti disampaikan Hasan Basir Umar.
Pagi ini, Anies melantik istrinya yaitu Ferry Farhati Ganis, sebagai Bunda PAUD DKI. Dalam kesempatan itu, investasi di jenjang PAUD memberikan imbal balik terbesar dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, Pemprov DKI akan serius untuk mengembangkan PAUD di DKI sebagai PAUD-PAUD terbaik.
"Jadi gurunya harus bahagia. Jadi nanti anggarannya di-gede-in. Kita kalau dengar anggaran naik, gaji gede, tapi juga fasilitas dan asupan anak-anak di PAUD. Karena itu di APBD 2018 kita mulai dorong penambahan PAUD di Jakarta," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika