REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung mengatakan kemacetan di kawasan Tanah Abang merupakan masalah kompleks. Ia meminta hal ini tidak dipolitisasi.

"Kompleksitas. Sabar, Tanah Abang jangan dipolitisasi dengan ruang media kaki lima tapi mari sebagai masyarakat kota Jakarta harus sama-sama memiliki kota Jakarta," kata dia di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/11).

Tak jelas apa yang dimaksud dengan politisasi oleh Lulung. Namun, kompleksitas masalah itu dapat dilihat dari banyaknya pejalan kaki yang ingin berbelanja di kawasan Tanah Abang. Ada pula pedagang kaki lima (PKL), angkutan umum, dan Stasiun Tanah Abang yang memiliki kepentingan bisnis masing-masing.

Tanah Abang, kata Lulung, merupakan sentra ekonomi yamg dikenal di seluruh benua Asia dan pertengahan Eropa. Oleh karena itu, patut ada sumbangan pemikiran untuk menata kawasan tersebut.

"Jadi kalau adik-adik punya konsep dalam penataan Tanah Abang, saya sekali lagi ngomong pemerintah harus serius, berkali-kali tuh dari 2012 saya bilang," kata dia.

Menurut Lulung, konsep yang diterapkan di kawasan Tanah Abang seharusnya berupa penataan, bukan penertiban. Penertiban tidak menyelesaikan masalah, sebab para PKL akan kembali lagi berjualan di jalan.

Selain itu, jelas Lulung, Satpol PP tidak boleh mengambil barang dagangan para PKL. Sebab, barang-barang tersebut bisa saja hasil utang yang harus mereka bayar.

"Pedagang itu segitu-gitunya doang. Kalau mau ditertibin ya ambil aja gantungannya, hanggarnya, istilahnya jangan barangnya. Kasianlah nanti orang bagaimana kan buat hidup," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika