REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Kader Partai Golkar Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), membuat petisi daring terkait penolakan terhadap keputusan DPP Partai Golkar yang merekomendasikan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien pada Pemilihan Gubernur Jabar 2018. Dalam petisi yang dibuat kader Golkar Kota Bandung, Aat Safaat Hodijat, disebutkan, sikap DPP Partai Golkar di Pilgub Jabar tidak menaati konstitusi partai.
Para kader Golkar Kota Bandung pun mempertanyakan sikap DPP yang justru merekomendasikan Ridwan Kamil dan Daniel di Pilgub Jabar.
“DPP Partai Golkar tengah membuat standar ganda dengan memerintahkan kepada DPD kabupaten/kota untuk taat pada AD/ART partai, peraturan organisasi dan juklak. Tapi, DPP sendiri yang melanggar,” kata Aat dalam siaran pers yang diterima di Kabupaten Purwakarta, Jumat (3/11).
Menurut Aat, berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Calon Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari Partai Golongan Karya, nama bakal calon disampaikan terlebih dahulu menurut saran dan pendapat dari masing-masing DPD kabupaten/kota.
Sedangkan dalam rapat pimpinan daerah DPD Partai Golkar Jabar yang selain dihadiri oleh pengurus kabupaten/kota di Jabar juga dihadiri oleh para pengurus Partai Golkar Jabar bahkan DPP Partai Golkar, tidak ada nama lain selain Dedi Mulyadi yang diputuskan untuk maju pada Pilgub Jabar.
Aat menegaskan, DPD kabupaten/kota Golkar di Jabar sudah jelas hanya menginginkan Dedi Mulyadi untuk maju pada Pilgub Jabar. Hal itu disampaikan dalam rapimda lalu. “Lalu, mengapa keputusan Tim Pilkada Pusat DPP Golkar bertentangan dengan hasil Rapimda? Ini jelas pelanggaran terhadap konstitusi partai,” katanya.
Dia menyatakan, keputusan Tim Pilkada DPP Golkar telah melukai nilai persatuan dan setia kawan yang termaktub dalam Ikrar Pancabakti Partai Golkar. Selama ini, nilai tersebut dijunjung tinggi oleh kader Golkar di Jabar yang berimplikasi positif terhadap kenaikan elektabilitas partai menjelang pileg 2019.
“Jelas ini mencederai kehormatan kader Golkar karena suara mereka tidak didengar lagi. Padahal, mereka yang bekerja menaikkan elektabilitas partai ini di Jabar,” kata Aat seraya menyerukan perlawanan kader semesta Partai Golkar untuk memboikot DPP apabila keputusan pengusungan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien tidak diubah oleh DPP Partai Golkar.
Petisi yang digalang Aat merupakan gerakan susulan. Sebelumnya, rekomendasi DPP Partai Golkar kepada Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqin sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilgub Jabar 2018 juga mendapat protes dari para Pengurus Kecamatan Partai Golkar di Kabupaten Cianjur.
Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar di Kecamatan Haurwangi, Arom Masudin, mengatakan, sejak jauh-jauh hari para pengurus desa se-Kecamatan Haurwangi menggelar rapat masing-masing. Hasilnya, mereka merekomendasikan Ketua DPD Partai Golkar Jabar, Dedi Mulyadi, menjadi calon gubernur.
Kemudian, kata Arom, rapat pleno para PK juga mengeluarkan hasilnya sama. Begitu juga di tingkat DPD. Hasilnya bulat merekomendasikan Dedi Mulyadi maju pada Pilgub Jabar 2018.
“Hasil rapimda Partai Golkar Jabar di Karawang juga keputusannya demikian. Mengapa sekarang rekomendasi kepada nama yang sama sekali tidak pernah dibahas pada pleno-pleno tersebut. Sama sekali tidak masuk nalar saya,” kata Arom.
Protes yang sama juga disampaikan Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Cugenang, Sudarso. “Golkar ini partai kader, sesama kader berlomba menjadi yang terbaik, DPP jangan mendegradasi pola pengkaderan yang selama ini berjalan,” ujar Sudarso.
Begitu pun Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Pacet, Encep Ibanatul Arkam, yang mengaku heran dengan keputusan DPP. Menurut Encep, kedua kandidat yang diusung DPP adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa untuk partai.
“Kenapa bisa-bisanya dapat rekomendasi calon gubernur? Semangat saya bisa luntur kalau pola DPP seperti ini,” kata dia.
Mengenai Pilgub Jabar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyambut baik wacana koalisi PDIP-PKS. Zulkifli mengomentari nama istri gubernur Jabar saat ini, Netty Heryawan, yang santer disebut akan masuk dalam bursa calon gubernur Jabar dari PDIP. Apalagi, Netty terlihat memenuhi undangan PDIP pada acara peringatan sumpah pemuda. Bahkan, istri Ahmad Heryawan itu menyebut PKS dan PDIP berpotensi untuk berkoalisi pada Pilgub Jabar 2018.
Menurut Zulkifli, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, walaupun koalisi PDIP-PKS masih di tataran wacana. “Semua berhak dalam politik, termasuk bila benar wacana PDIP akan berkoalisi dengan PKS. Itu biasa,” kata Zulkifli.
Semua partai, kata dia, berhak untuk berkoalisi dengan partai manapun. Seperti PAN di beberapa daerah juga saling berkoalisi dengan partai lain. Apalagi, kalau di daerah syarat kursinya tidak cukup untuk mencalonkan, tentu harus berkoalisi.
“Karena kalau mau usung sendiri bisa jadi calonnya tidak jadi, karena itu koalisi dengan partai apa pun wajar saja,” kata Zulkifli.
Untuk Pilgub Jabar, PAN telah berkomitmen untuk mendukung Deddy Mizwar sebagai calon gubernur. Sementara untuk calon wakil gubernur masih dalam pembicaraan.
(Tulisan ini diolah oleh EH Ismail).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
