REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda penataan kawasan pasar Tanah Abang. "Tadi saya lihat dengan mata kepala sendiri, tadi saya laporkan ada temuan baru yang harus terverifikasi. Berikutnya yang akhirnya memastikan kita harus menunda ini karena permintaan dari teman-teman di ojek online," kata Sandiaga di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (3/11).
Ojek online seperti Gojek, Uber dan Grab yang merupakan sarana lanjutan transportasi di sana menyatakan membutuhkan waktu untuk adaptasi terhadap kemungkinan kebijakan yang akan Pemprov DKI Jakarta ambil, katanya.
"Jadi sosialisasinya itu dibutuhkan untuk beberapa hari ke depan. Kita statusnya 'day by day' sampai pak gubernur yakin datanya cukup. Ini sih sudah siap tapi beliau ingin pastikan dengan beberapa data terakhir dan sosialisasi ke pakar," kata Sandiaga.
Singkatnya arahan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan harus melengkapi data - data lebih banyak lagi. Untuk memastikan kebijakan yang akan diambil itu bisa langsung berdampak dan berbasis data, katanya.
"Data yang sekarang ini harus diperkaya lagi dan juga diingatkan harus ada sosialisasi yang cukup waktunya dan dimintakan pendapat oleh para pakar transportasi dan tata ruang kota dan juga pasukan," kata Sandiaga.
Ia menjelaskan, yang menarik bahwa hasil dari data analisa yang dimiliki Pemprov DKI, ternyata penyebab kemacetan lebih karena pembangunan jalan dan parkir liar.
"Sedang PKL sendiri itu di posisi yang bukan utama. Kita menemukan ini setelah 'big data', data kita buka dan kita analisa," kata Sandiaga.
Sementara itu, yang diperlukan adalah mengenai dari segi 'grand design' bahwa kita ingin penataan ini kecil, tapi untuk penataan besar di mana Tanah Abang ini akan jadi satu pusat perdagangan di Asia Tenggara, katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika