REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon mengatakan, pernyataan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang (UU) Ormas yang baru merupakan bentuk pengakuan adanya kekurangan dari tersebut. Fadli menilai, kekurangan yang diakui pemerintah adalah bentuk UU Ormas tersebut memiliki banyak kekurangan.
"Makanya perlu direvisi, di situ bisa dilihat ya mereka (pemerintah) mengakui kekurangan, kelemahan terhadap Undang-Undang Ormas ini," jelasnya saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Kamis (2/11).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menilai UU Ormas yang berasal dari Perppu No 2 Tahun 2017 ini dibuat tidak secara sempurna. Fadli mengatakan, sebetulnya UU Ormas no 17 tahun 2013 masih bisa dijadikan landasan hukum untuk mengatur dinamika Ormas di Indonesia.
"Kalau sekarang tanpa pengadilan, ya berarti kan bisa menuduh seenaknya dengan kekuasaan subjektifnya," katanya.
Selain mendukung adanya revisi, Partai Gerindra juga mendukung pihak-pihak yang akan mengajukan uji materi terhadap UU Ormas yang baru tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, kata dia, revisi UU Ormas tetap berjalan di DPR-RI.
"Tentu juga harus menunggu juga nomor berapa Undang-Undang itu nantinya baru bisa dikeluarkan Judisial Review (uji materi)," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
