REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dituntut lebih aktif dalam meningkatkan ketahanan pangan. Hal ini sangat penting agar terciptanya kemandirian pangan di tengah terus bergeraknya laju pertumbuhan penduduk.
Menurut Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi pertanian, Yunandar Eka Perwira, saat ini, konsep pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, tergolong pasif. Pemerintah, hanya berupaya memenuhi kebutuhan pangan untuk masyarakat, tanpa memikirkan dari mana produksi pertanian itu berasal.
Pemerintah pun, kata dia, saat ini hanya membangun satu kondisi di mana pangan itu tersedia. Namun, anpa mempersoalkan dari mana asalnya. "Itu yang membuat kita tidak mandiri (pangan)," ujar Yunandar di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung, Rabu (1/11).
Seharusnya pemerintah bisa mendorong daerah-daerah agar mampu memproduksi pangan secara mandiri. "Masalahnya bukan ketersediaan lagi, tapi bagaimana bisa memanaj pengelolaan pangan ini, agar tidak impor terus," katanya.
Yunandar berharap, ada keseriusan dari pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Yakni, dengan menciptakan berbagai terobosan utuk menjaga produktivitas pertanian. Selain itu, perlu keberpihakan kepada para petani, salah satunya dengan memberi jaminan kesejahteraan bagi petani dan keluarganya.
Yunandar berharap, ke depan perlu adanya industrialisasi pertanian agar hasil panen petani bisa terserap dengan baik. Tanpa ada industrialisasi itu, petani sering merugi karena menjual hasil pertaniannya dengan harga yang sangat murah. "Mereka tidak tahu mau menjual ke mana, akhirnya terpaksa menjual murah," katanya.
Terpisah, Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pemerintah harus bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Karena, pangan ini, sangat penting. Sehebat apa pun teknologi, pembangunan infrastruktur, kalau tidak ada pangan akan berbahaya. "Masyarakat tidak makan besi beton, tidak makan hotmix," kata Uu usai Rapat di Kantor PPP Bandung, Rabu (1/11).
Oleh karena itu, pihaknya melakukan berbagai upaya agar produktivitas pertaniannya terjaga. Untuk menjaga keberadaan lahan pertanian, ia bersama DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyepakati penerbitan peraturan daerah tentang sawah abadi.
Selain itu, menurut Uu, pemerintah pun terus berupaya dalam mencetak persawahan baru yang nantinya akan diserahkan kepada masyarakat sebagai penggarap. "Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menganggarkan miliaran rupiah untuk menggarap lahan-lahan milik warga yang semula menganggur atau digunakan sebagai kebun," ujarnya.
Tahun ini, Uu menargetkan 500 hektare pencetakan sawah baru. Lahan sawah baru ini, nantinya akan diserahkan lagi ke warga yang sebagai pemilik tanah. Saat ini, dari luas lahan 9.582 hektare, Kabupaten Tasikmalaya berkontribusi 907.334 ton terhadap produksi beras nasional 2016. Dengan jumlah penduduk 1,735 juta, daerah di selatan Jawa Barat ini masih surplus beras sebesar 324.741 ton.
"Produksi beras tahun 2016 kemarin meningkat 11,42 persen dibandingkan dengan produksi 2015," katanya. Sehingga, kata dia, tidak lah heran jika Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah mengekspor beras hingga ke lima benua. Yakni, melalui program Simpatik, hingga saat ini daerah tersebut telah mengekspor beras organik sebanyak 771.981 ton ke berbagai negara di dunia.
Selain beras, kata dia, pada 2016 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pun meningkatkan produksi komoditas pertanian lainnya seperti jagung (16.746 ton), kedelai (6.098 ton), kacang tanah (5.731 ton), ubi kayu (234.304 ton), ubi jalar tanam (25.673 ton), dan cabai rawit (3.475 ton). "Kami juga mengekspor manggis, setiap tahunnya rata-rata 2.000 ton," katanya.
Untuk meningkatkan serapan hasil pertanian warganya, Uu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya, akan berkoordinasi Badan Urusan Logistik (BULOG) agar bisa memanfaatkan beras dari Kabupaten Tasikmalaya untuk dijadikan beras sejahtera (rastra). "Setidaknya, minimal penyaluran rastra untuk wilayah Tasikmalaya bisa menggunakan beras hasil produksi sendiri,"katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika