REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Anies Baswedan masih irit bicara terkait langkahnya dalam merealisasikan janji kampanye menghentikan reklamasi. Ketika dimintai tanggapan terkait pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dia menegaskan janji menghentikan reklamasi belum berubah dari kampanye dulu.
"Anda lihat apa yang kami tulis dalam janji, itu yang jadi pegangan kami," katanya di Balai Kota DKI, Rabu (1/11).
Sebelumnya Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah akan melanjutkan reklamasi di Teluk Jakarta yang sudah berjalan atau yang terlanjur dibangun. Sebab, kata dia, ongkos yang dibayar akan lebih mahal apabila pulau yang sudah jadi itu dibongkar. "Kalau tidak dipakai malah lebih merusak, kalau dipakai kan ada yang memelihara," ujar JK.
Jusuf Kalla mengaku sudah membicarakan masalah reklamasi Teluk Jakarta dengan Anies Baswedan. Dalam pembicaraan tersebut, Jusuf Kalla meminta agar reklamasi yang sudah ada dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan yang belum dibangun, pembangunannya tidak dilanjutkan.
"Saya sudah bicara juga dengan Anies bahwa penggunaannya harus lebih menguntungkan masyarakat dan pemerintah," katanya.
Selasa (31/10) malam, Anies juga ditanya terkait pernyataan JK tersebut. Namun, Anies memilih untuk tidak menanggapinya. Dia juga enggan menjawab pertanyaan terkait isi pembicaraan dengan JK saat mereka bertemu, Kamis (26/10) lalu. "Kita ngobrol ngalor ngidul saja," kilahnya.
Usai pertemuan dengan JK, Anies mengatakan, pertemuan itu hanya membicarakan cara mengatasi kemacetan, kebersihan, banjir, hingga mengingatkan untuk melunasi janji-janji kampanye.
Dalam beberapa kali kesempatan, Anies mengatakan, pulau reklamasi yang terlanjur akan dimanfaatkan untuk fasilitas publik. Anies-Sandi memang secara tegas menolak melanjutkan reklamasi ketika masa kampanye Pilkada DKI. Dia menjanjikan pemanfaatan itu dipastikan untuk masyarakat luas.
"Intinya adalah fasilitas publik itu sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, pengelolaannya bisa oleh pemerintah oleh macam-macam, tapi intinya bermanfaat untuk publik," ujar dia pada Mei 2017.
Saat itu dia mengatakan, masukan warga menjadi pertimbangan untuk peruntukannya. Ia menyebut, banyak warga DKI yang menginginkan bisa merasakan pantai yang terbuka untuk siapa saja. Semua itu, kata dia, ditampung Tim Sinkronisasi Anies-Sandi sebagai ide dan gagasan untuk diterjemahkan lebih rinci dalam bentuk program.
"Sehingga tempat yang sudah ada sekarang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi bukan idenya Anies, bukan idenya Sandi, bukan idenya satu atau dua orang, tapi justru kita ingin dengar yang terbaik untuk tempat ini (reklamasi)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika