REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut ada 10 proyek infrastruktur yang sedang berjalan tidak memiliki analisis dampak lingkungan (amdal) terhadap lalu lintas. Dampaknya, proyek-proyek era kepemimpinan Ahok-Djarot itu membuat kemacetan luar biasa.

Anies mengatakan, tidak adanya amdal terhadap lalu lintas itu menimbulkan kesemerawutan luar biasa. Hal itu tidak pernah diantisipasi sebelumnya dan menyebabkan petugas dan masyarakat dirugikan. Masyarakat harus menerima imbas kemacetan luar biasa dari tidak disiapkannya rekayasa lalu lintas sebagai dampak dari pengerjaan proyek.

"Ini menimbulkan kerepotan yang kita alami, dan yang di lapangan petugas kepolisian dan Dishub Semua mengalami kerumitan, ini sesuatu yang enggak bisa ditolerir lagi," kata dia di Balai Kota usai rapat koordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Rabu (1/11).

Anies mengaku telah memanggil semua penyelenggara kontruksi dari 10 proyek tersebut untuk menuntaskan amdal terkait lalu lintas. Hasilnya akan dilaporkan ke Dishub lalu dilaksanakan. Dia berharap, jalan yang terkena proyek bisa diberikan alternatif yang tepat sehingga gak menimbulkan masalah.

Selanjutnya, kata dia, semua proyek infrastruktur ke depan harus dilakukan amdal lalu lintas sebelum pekerjaan dimulai. Harusnya, kata Anies, menurut aturan amdal lalu lintas ada dulu kemudian keluar IMB dan proyek bisa berjalan. Anis curiga, proyek berjalan tapi amdal lalu lintas dan IMB tidak ada.

"Tata kelola ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Karena itu keputusan rapat ini semua dipanggil dan dimintai amdal lalu lintas. Semua proyek baru harus mengikuti prosedur ini," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika