REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mendapatkan hasil survei dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.
"Hari ini yang UMP, kita sudah mendapatkan hasil survei dari KHL, kita akan ada pembicaraan secara intensif dengan semua pemangku kepentingan dalam proses keterbukaan," kata Sandiaga di Monas, Jakarta Pusat, Senin (30/10) usai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Rencananya pada hari Selasa (31/10 ) akan dilaksanakan rapat final dari Dewan Pengupahan dengan menggunakan data - data baru yang dimiliki. "Kami terus berkomunikasi, kami yakin prosesnya akan menghasilkan sebuah kesepakatan yang betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan daripada teman - teman pekerja san juga kondusifnya dunia usaha," kata Sandiaga.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penetapan UMP dan nilai KHL hari ini akan disampaikannya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan untuk UMP akan diumumkan oleh oleh Wagub DKI Jakarta karena sudah mendekati deadline.
"Kita sedang melakukan review dipimpin oleh pak Wagub, dimana seluruh prosesnya dan Alhamdulillah kali ini semua pembicaraan dilakukan secara terbuka dengan pihak pekerja dengan pihak lain termasuk dengan Pemerintah Pusat kita sinkronisasi," kata Anies.
Ikuti Whatsapp Channel Republika