REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan membantah pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Jumat (27/10) hari ini sebagai sinyal merapat ke partai pendukung Pemerintah.

"Nggak dong, kita kan tetap partai penyeimbang," ujar Syarif Hasan saat dihubungi pada Jumat (27/10).

Menurut Syarif, pertemuan SBY dengan Jokowi hari ini membahas sejumlah persoalan bangsa. Meski tidak mengetahui detail materi yang dibicarakan tokoh bangsa tersebut, namun ia menyebut salah satunya berisi harapan Partai Demokrat untuk sisa dua tahun pemerintahan Jokowi-JK.

"Pasti harapannya dua tahun ke depan kami harapkan lebih bagus ya pemerintah," ujar Syarif.

Syarif juga membenarkan adanya pembicaraan terkait Undang-undang hasil pengesahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. SBY dan Partai Demokrat sebelumnya juga ingin mengingatkan pemerintah untuk segera merevisi UU Ormas setelah disahkan oleh DPR menjadi Undang-undang.

"Itu kan janjinya pemerintah juga begitu kan. Jadi ini kan hanya, pemerintah sudah memberikan janji begitu," ujar Anggota Komisi I DPR tersebut.

Partai Demokrat juga berharap revisi UU ormas masuk dalam prolegnas prioritas DPR pada 2018 mendatang. Karenanya, ia menilai perlu dilakukan persiapan terkait revisi tersebut

Ia juga menilai, hal itu dibicarakan dalam pertemuan SBY-jokowi. "Saya pikir iya, mungkin beliau hanya secara garis besarnya saja, nanti kan pemerintah di eselon berikutnya yang akan bekerja menyusun rancangannya. Tapi kan poin-poinnya sudah dibicarakan hanya sepintas lalu," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/10) siang tadi. Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, berlangsung tertutup dan tidak didampingi oleh satu pun menteri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika