REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG -- Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bandung berharap agar Pengurus DPP Golkar lebih bisa mendengarkan aspirasi dari daerah terkait keputusan mendukung salah satu calon kepala daerah di Pilgub Jabar dan Pilwalkot Bandung 2018. Hal ini terkait dengan keputusan DPP yang mendukung Nurul Arifin dan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar dan Pilwakot Bandung.

"Daerah seharusnya didengar (suaranya, Red) sebab yang mengetahui konstelasi di lapangan," ujar Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung, Dadang M Naser, Jumat (27/10). Dia mengatakan, keputusan mengirim Nurul Arifin di Pilwalkot Bandung dirasa aneh sebab dia sudah lama tidak di Bandung dan berkiprah di Golkar pusat.

Termasuk menurutnya di Pilgub Jabar seharusnya DPP mendengarkan aspirasi daerah. Dia mengatakan, akan tetap mendukung Ketua DPD Jabar Dedi Mulyadi maju di Pilgub Jabar termasuk DPD lainnya di Jawa Barat. Namun, masih ada pihak yang menginginkan mengusung calon lain di luar kader partai.

Ia menuturkan, Ketua DPD Partai Golkar Jabar dan para ketua DPD Partai Golkar se-Jabar pernah mengonfimasi soal beredarnya Surat Keputusan (SK) penunjukan Ridwan Kamil. Dia mengatakan, soal SK yang beredar itu, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid sudah menegaskan bahwa SK tersebut adalah palsu.

"Kalau sekarang benar itu jadi keputusan DPP, pusat harus mengkaji ulang. Karena kami tetap menginginkan pak Dedi Mulyadi sebagai calon. Itu sudah dikunci," katanya.

Dadang mengaku heran dengan DPP apakah masih membutuhkan aspirasi dari daerah atau tidak. Sebab jika masih membutuhkan sudah sepantasnya mendengarkan aspirasi dari daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika